Jawa Barat, Satuju.com — Warga Jawa Barat rutin membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahun dengan harapan jalanan yang mereka lalui setiap hari mulus tanpa lubang. Namun, sebuah fakta mencengangkan baru saja terungkap. Dana triliunan rupiah yang disetorkan rakyat ke kas daerah ternyata tidak berbanding lurus dengan anggaran perbaikan infrastruktur jalan.

​Fakta ini dibongkar langsung oleh tokoh Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat berdiskusi dengan salah satu pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Dalam sebuah percakapan yang lugas dan menohok, Dedi mempertanyakan transparansi dan alokasi dana pajak yang selama ini ditarik dari masyarakat.

​Ketimpangan Anggaran yang Bikin Melongo

​Awalnya, Dedi menanyakan total pendapatan provinsi dari sektor pajak. Sang pejabat Pemprov dengan tenang menjawab bahwa total pendapatan mencapai Rp8 triliun. Rinciannya cukup fantastis: Rp5 triliun dari pajak kendaraan bermotor dan Rp3 triliun dari bea balik nama kendaraan.

​Namun, suasana langsung berubah tegang ketika Dedi menanyakan berapa porsi dari Rp8 triliun tersebut yang dikembalikan untuk jalan rakyat.

​"Anggaran jalannya nggak nyampe 1 triliun," aku sang pejabat.

​Dedi pun langsung menyambung, menyebut angka alokasi tersebut hanya berada di kisaran Rp900 miliar. Sangat jauh dari total pendapatan yang didapat dari kendaraan bermotor itu sendiri. Dedi mendesak agar pemerintah konsisten—apa yang dipungut dari jalan, harusnya kembali ke jalan.

​Solusi Ekstrem: Setahun Bisa Tuntas!

​Menurut hitung-hitungan Dedi Mulyadi, membiarkan jalan rusak di Jawa Barat dengan modal Rp8 triliun adalah sebuah hal yang tidak logis. Ia menantang Pemprov untuk mengalokasikan seluruh pendapatan tersebut secara penuh untuk infrastruktur.

​"Pak, nggak usah 5 tahun Pak. Setahun jalan provinsi selesai," tegas Dedi.

​Bahkan sang pejabat mengamini bahwa kebutuhan untuk membereskan jalan hanya memakan dana sekitar Rp4 triliun. Menyadari surplus yang begitu besar, Dedi dengan nada ironi menimpali, "Kebutuhannya cuma 4 triliun. Pendapatannya 8 triliun. Wah, bisa dilapis dua tingkat!"

​Lebih jauh, ia memaparkan visi bahwa sisa dana yang melimpah itu seharusnya bisa menyulap wajah transportasi Jawa Barat. Mulai dari membangun jalan provinsi yang mulus, mendirikan flyover dan underpass, hingga mewujudkan sistem transportasi massal modern seperti LRT dan BRT, semuanya sangat mungkin dilakukan hanya dalam kurun waktu satu tahun.

​Ironi Hak Pembayar Pajak

​Di akhir perbincangan, Dedi melontarkan kritik pamungkas yang menyentil esensi dari kewajiban bernegara. Rakyat sudah taat membayar, maka sudah seharusnya rakyat menikmati hasilnya. Ia membandingkan situasi ini dengan negara maju yang warganya sangat kritis terhadap alokasi pajak.

​"Untung ini bukan di Amerika, Pak. Kalau ini Amerika, digugat, Pak. Rakyat mempertanyakan esensi dari pajak kendaraan bermotor," tutup Dedi.

​Sentilan ini menjadi pengingat keras bagi para pemangku kebijakan. Uang rakyat bukanlah sekadar angka di atas kertas anggaran, melainkan amanah yang harus diwujudkan dalam bentuk aspal yang mulus dan fasilitas publik yang layak.