Oleh: Sabar Tambunan

Satuju.com - Ketika sebuah partai mengumumkan larangan internal ke ruang publik, itu hampir pasti bukan karena urusan internal semata. Dalam politik, pengumuman adalah sinyal. Dan sinyal selalu ditujukan kepada lebih dari satu audiens.

Larangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap kadernya untuk terlibat bisnis Dapur MBG harus dibaca sebagai tindakan politik sadar, bukan reaksi spontan. Ia adalah pernyataan batas siapa berada di mana, dan siapa tidak boleh melangkah ke wilayah tertentu.

Dari Isu Etik ke Soal Kekuasaan

Secara formal, larangan ini dikemas sebagai soal etika: mencegah konflik kepentingan antara kader partai dan proyek publik. Namun dalam lapisan yang lebih dalam, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar etika, melainkan kontrol atas narasi kekuasaan.

Program MBG sejak awal berada di titik rawan: anggaran besar, simbol populis kuat, dan implikasi elektoral luas. Dalam konteks seperti ini, diam sama dengan mengizinkan. Ketika nama kader mulai dikaitkan dengan peluang bisnis dapur, partai menghadapi risiko ganda:

1. dituduh memanfaatkan negara untuk kepentingan internal,

2. kehilangan posisi moral sebagai pengawas kekuasaan.

Pengumuman larangan adalah upaya mengunci pintu sebelum tuduhan berubah menjadi fakta politik.

Mengapa Harus ke Publik?

Jawaban kritisnya: karena arena pertarungan sudah publik. Isu ini lahir dan membesar di ruang media dan media sosial, bukan di ruang rapat partai. Dalam politik modern, legitimasi tidak lagi ditentukan hanya oleh aturan internal, tetapi oleh persepsi publik.

Dengan membawa larangan ke ruang terbuka, PDIP tidak sekadar mendisiplinkan kader, tetapi menegosiasikan citra: dari “partai yang mungkin ikut menikmati proyek” menjadi “partai yang berani menahan diri”.

Ini bukan langkah defensif belaka. Ini adalah reposisi politik.

Ahok sebagai Titik Referensi Moral

Penolakan Basuki Tjahaja Purnama terhadap tawaran bisnis dapur memberi legitimasi simbolik pada larangan tersebut. Namun secara kritis, Ahok berfungsi bukan sebagai sebab utama, melainkan alat pembanding.

Dalam politik, figur yang menolak keuntungan sering dipakai untuk menegaskan standar: jika individu bisa menolak, maka institusi wajib melarang. Dengan demikian, larangan ini bukan reaksi terhadap satu orang, melainkan upaya mencegah preseden kolektif.

Mengikat Kader dengan Mata Publik

Larangan internal hanya mengikat secara organisasi. Larangan yang diumumkan mengikat secara politik dan reputasi. Ini penting. Dengan pengumuman terbuka, pelanggaran tidak lagi sekadar urusan sanksi partai, tetapi berpotensi menjadi skandal publik.

Artinya, publik dijadikan mekanisme pengawasan tambahan. Sebuah pengakuan implisit bahwa di era keterbukaan, disiplin internal saja tidak cukup.

Kritik yang Tidak Nyaman

Namun, analisis kritis tidak berhenti pada pujian. Pertanyaan pentingnya:
mengapa larangan baru diumumkan setelah isu beredar?

Di sini tampak karakter reaktif, bukan preventif. Ini menunjukkan bahwa politik etika masih sering berjalan mengikuti gelombang, bukan memimpin arah. Larangan muncul bukan karena sistem pengamanan sejak awal kuat, tetapi karena risiko politik sudah terlanjur membesar.

Dengan kata lain: langkah ini benar, tetapi terlambat ideal.

Penutup: Politik Batas di Era Proyek Besar

Larangan ini adalah penanda bahwa partai sadar akan satu hal krusial:
di era proyek besar dan anggaran masif, batas antara negara, partai, dan pasar sangat mudah kabur.

Mengumumkan larangan adalah cara menarik garis tegas—bukan karena semua kader bersalah, tetapi karena politik tidak menilai niat, melainkan dampak.

Dan dalam politik, menjaga jarak kadang lebih penting daripada mengambil peluang.