Oleh: Lhynaa Marlinaa

Satuju.com – Di panggung megah politik internasional, Indonesia baru saja menegaskan posisinya. Presiden Prabowo Subianto, dengan kepercayaan diri seorang negarawan senior, menawarkan diri sebagai mediator di tengah bara api yang menyulut Teheran, Tel Aviv, dan Washington. Niatnya mulia: memadamkan api sebelum menjadi kebakaran global. Namun, di sudut terjauh Aceh Tamiang, tawaran itu terdengar seperti gema yang memantul di ruang kosong.

​Ada kontradiksi yang menyesakkan saat kita melihat bagaimana energi negara tercurah. Di satu sisi, Jakarta sibuk merajut benang diplomasi untuk konflik ribuan kilometer di luar sana. Di sisi lain, "luka lama" di Aceh Tamiang, mulai dari sengketa agraria yang menahun, infrastruktur yang terabaikan, hingga isu kesejahteraan lokal—seolah dibiarkan menganga tanpa obat yang tuntas.

​Panggung Dunia vs Realitas Bumi Muda

​Langkah Prabowo menjadi penengah konflik Iran-Israel adalah perwujudan doktrin Good Neighbor Policy dalam skala global. Secara geopolitik, ini strategis untuk mengamankan jalur energi dan posisi tawar Indonesia. Namun, bagi masyarakat di Bumi Muda (julukan Aceh Tamiang), pertanyaan besarnya tetap sama: Kapan giliran masalah kami dimediasi dengan keseriusan yang sama?

​Sejarah mencatat bahwa Aceh Tamiang sering kali menjadi saksi bisu janji-janji pembangunan yang berjalan lambat. Ketika pusat berbicara tentang stabilitas Timur Tengah, warga di daerah sering kali masih bergulat dengan stabilitas ekonomi lokal dan akses keadilan yang tersumbat birokrasi.

​Paradoks Prioritas

​Diplomasi luar negeri yang agresif memang penting untuk citra bangsa, tetapi integritas sebuah pemerintahan diuji dari kemampuannya menyelesaikan persoalan di halaman rumah sendiri. Ada kesan bahwa pemerintah lebih antusias tampil sebagai pahlawan di mata dunia (world-class mediator) daripada menjadi problem-solver di daerah-daerah yang jauh dari lampu sorot ibu kota.

​Beberapa poin kritis yang menjadi perdebatan publik antara lain:

​Sentralisasi Perhatian: Mengapa energi untuk rekonsiliasi global tampak lebih besar daripada energi untuk menyelesaikan konflik horizontal atau vertikal di daerah?

​Efek Domino: Jika pemerintah mampu memetakan kompleksitas Timur Tengah, seharusnya pemetaan masalah di Aceh Tamiang—yang secara administratif berada di bawah kendali langsung—bukanlah perkara mustahil.

​Keadilan Sosial: Perdamaian abadi tidak hanya berarti hilangnya dentuman rudal di Teheran, tapi juga hadirnya rasa aman dan terpenuhinya hak warga di pelosok negeri.

​Menuju Keseimbangan Baru

​Kita tentu tidak ingin Indonesia menjadi penonton pasif di kancah internasional. Namun, "Mimpi Damai di Teheran" tidak boleh mengubur urgensi penyelesaian "Luka di Tamiang". Sebuah negara yang kuat di luar haruslah berakar kuat di dalam.

​Diplomasi yang kredibel di mata dunia dimulai dari keberhasilan mengelola rumah tangga sendiri. Jika masalah di Aceh Tamiang tetap dibiarkan "tak selesai", maka kepemimpinan Indonesia di panggung global akan selalu dibayangi oleh paradoks domestik yang ironis.

​Sudah saatnya pemerintah membuktikan bahwa semangat mediasi yang ditawarkan untuk dunia, juga hadir dengan kekuatan yang sama untuk menyelesaikan sengketa-sengketa lama di tanah air. Karena pada akhirnya, kedaulatan yang sejati bukan hanya soal pengakuan internasional, tapi soal kesejahteraan yang dirasakan hingga ke ujung Tamiang.