Jakarta, Satuju.com – Di koridor-koridor kekuasaan dan ruang-ruang diplomasi, terkadang apa yang tidak diucapkan justru bersuara lebih lantang daripada pernyataan resmi. Itulah yang kini tengah menyelimuti atmosfer politik luar negeri Indonesia, pasca-wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.

​Hingga Selasa (4/3/2026), sebuah kekosongan protokol yang tidak lazim menyeruak ke permukaan: Pemerintah Indonesia belum mengeluarkan pernyataan belasungkawa resmi. Padahal, dalam kamus hubungan internasional, ucapan duka kepada negara sahabat atas wafatnya pemimpin tertinggi adalah sebuah kewajiban moral sekaligus tradisi diplomatik yang sakral.

​Alarm dari Dino Patti Djalal

​Keheningan Jakarta ini akhirnya pecah ketika mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, melempar keresahannya ke ruang publik. Melalui unggahan di platform X, Dino tidak sekadar bertanya, ia sedang menabuh genderang pengingat bagi para pengambil kebijakan di Pejambon—markas besar Kementerian Luar Negeri.

​"Apakah ini sekadar kelupaan administratif yang fatal, atau sebuah keputusan diplomatik yang disengaja?" tanya Dino dalam unggahannya yang segera memicu diskursus luas.

​Bagi Dino, hubungan Jakarta dan Teheran bukanlah hubungan kemarin sore. Kedua negara adalah pilar dalam solidaritas dunia Islam dan sering kali berdiri di barisan yang sama dalam membela kepentingan negara-negara berkembang. Absennya suara Indonesia di saat Iran tengah berkabung nasional dianggap sebagai anomali yang mencolok.

​Antara "Bebas Aktif" dan Tekanan Global

​Diskusi di kalangan pengamat kini mulai mengerucut pada satu titik panas: konsistensi prinsip Bebas Aktif. Di tengah eskalasi ketegangan geopolitik yang melibatkan Iran di Timur Tengah, posisi Indonesia sedang diuji di atas tali tipis.

​Beberapa analis menilai bahwa ketiadaan ucapan duka ini bisa ditafsirkan sebagai upaya Indonesia untuk "menjaga jarak" demi kepentingan strategis lain, atau sebaliknya, merupakan kegagalan koordinasi di tingkat elite yang justru merugikan kredibilitas diplomasi Indonesia. Padahal, selama ini Indonesia kerap digadang-gadang sebagai mediator potensial dalam berbagai konflik global.

​Menanti Jawaban dari Istana

​Hingga laporan ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Istana Negara maupun Kementerian Luar Negeri mengenai alasan di balik keterlambatan—atau ketiadaan—pernyataan tersebut. Publik dan para diplomat asing kini menanti dengan saksama: apakah Jakarta akan segera menutup celah komunikasi ini, ataukah keheningan ini memang bagian dari pergeseran peta catur diplomasi Indonesia yang baru?

​Satu hal yang pasti, dalam dunia diplomasi yang penuh simbol, setiap detik keterlambatan adalah sebuah pesan yang terbaca jelas oleh Teheran.