Jakarta, Satuju.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyoroti potensi persoalan serius dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang digadang sebagai solusi peningkatan kesejahteraan masyarakat itu dinilai menyimpan celah jika tidak disertai mekanisme pengawasan yang jelas dan transparan.

Dalam pernyataannya, Mahfud mempertanyakan belum adanya kejelasan terkait sistem audit dan kontrol terhadap penggunaan anggaran program tersebut. Ia menegaskan bahwa hingga kini publik belum mendapatkan penjelasan memadai mengenai bagaimana dana besar yang dialokasikan untuk MBG diawasi.

“Tak pernah jelas mekanisme pemeriksaannya,” ujar Mahfud.

Menurutnya, kondisi ini berpotensi membuka ruang terjadinya penyimpangan, termasuk korupsi. Dengan cakupan program yang menyasar jutaan penerima serta melibatkan anggaran besar, Mahfud menilai seharusnya ada sistem pengawasan yang ketat dan dapat diakses publik.

“Bagaimana kalau ada potensi korupsinya? Kita tidak pernah mendengar mekanisme pemeriksaannya bagaimana,” lanjutnya.

Selain itu, Mahfud juga menyoroti adanya dugaan ketidakseimbangan antara anggaran yang digelontorkan dengan kualitas makanan yang diterima masyarakat. Ia mempertanyakan apakah kesesuaian antara dana yang dikeluarkan dan manfaat yang diterima sudah melalui proses pemeriksaan yang akuntabel.

“Apakah persoalan antara uang yang keluar dan yang sampai ke rakyat itu sudah diperiksa?” katanya.

Mahfud menegaskan, persoalan ini bukan sekadar isu administratif, melainkan menyangkut akuntabilitas publik. Ia mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab apabila ditemukan penyimpangan, serta bagaimana mekanisme penindakan dilakukan.

“Kita tidak pernah tahu kalau ada kesalahan begitu bagaimana mekanisme penindakannya, siapa yang melakukan apa,” ujarnya.

Di tengah berbagai klaim keberhasilan program, Mahfud menilai masyarakat kini mulai menilai secara rasional dengan membandingkan harga bahan pangan di pasaran dengan kualitas bantuan yang diterima. Hal ini, menurutnya, dapat memicu kecurigaan apabila tidak diimbangi dengan keterbukaan informasi.

Ia pun menekankan pentingnya transparansi dalam program berskala besar seperti MBG. Tanpa pengawasan yang jelas dan terbuka, program sosial berisiko menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Program sebesar ini tidak cukup hanya dengan slogan sosial. Harus ada pengawasan yang terang, tegas, dan bisa diuji publik,” tegasnya.