Jakarta, Satuju.com — Dua kapal tanker milik Pertamina hingga kini masih tertahan di kawasan strategis Selat Hormuz di tengah memanasnya konflik geopolitik Timur Tengah. Situasi ini memicu kekhawatiran terkait keamanan aset negara serta stabilitas pasokan energi nasional.

Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun langsung mengambil alih upaya diplomasi dengan pemerintah Iran. Menurutnya, eskalasi situasi saat ini tidak lagi cukup ditangani pada level kementerian.

“Masalah ini memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya menteri ESDM atau Menteri Luar Negeri,” ujar Syafruddin dalam keterangannya, Senin (30/3/2026). 

Ia menilai keterlibatan kepala negara akan memberikan daya tekan diplomatik yang lebih kuat, mengingat persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan strategis Indonesia di sektor energi.

Tertahannya kapal tanker Pertamina tidak lepas dari meningkatnya ketegangan di kawasan, terutama setelah Iran membatasi akses di Selat Hormuz sebagai respons terhadap konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. 

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital perdagangan energi global, yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dunia. Gangguan di wilayah ini berpotensi berdampak luas, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga terhadap stabilitas energi internasional. 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan perwakilan di Teheran saat ini terus melakukan komunikasi intensif untuk memastikan keselamatan kapal dan awaknya.

Meski demikian, DPR menilai langkah tersebut perlu ditingkatkan ke level yang lebih strategis agar penyelesaian dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.

“Upaya yang dilakukan pemerintah sudah tepat, namun ini menyangkut keselamatan aset negara dan jalur energi global. Presiden perlu turun langsung,” tegas Syafruddin. 

Kondisi ini berpotensi menimbulkan sejumlah risiko, antara lain:

1. Gangguan distribusi energi

2. Kenaikan biaya logistik dan impor minyak

3. Tekanan terhadap stabilitas harga energi domestik

Meski demikian, pemerintah disebut telah menyiapkan langkah mitigasi, termasuk diversifikasi sumber impor energi dari luar kawasan Timur Tengah.

Kasus ini dinilai menjadi ujian penting bagi diplomasi Indonesia di tengah konflik global yang semakin kompleks. Keterlibatan langsung Presiden diyakini dapat memperkuat posisi tawar Indonesia sebagai negara non-blok yang menjunjung prinsip politik luar negeri bebas aktif.

“Ini bukan hanya soal kapal, tapi bagaimana negara hadir melindungi aset strategisnya di tengah krisis global,” pungkas Syafruddin.