Oleh: Lhynaa Marlinaa

Satuju.com - Selamat datang di dapur akuntansi program primadona negara: "Makan Bergizi Gratis". Di atas panggung, narasinya begitu luhur; menyelamatkan gizi anak bangsa dan memutus rantai stunting. Namun, di atas meja forensik "Pena yang Menolak Patah", program yang semula dianggap sebagai oase bagi rakyat jelata ini mulai menampakkan wujud aslinya: sebuah parasut pengadaan barang raksasa bagi industri tertentu.

​Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) belakangan sibuk memberikan klarifikasi bahwa jumlah pengadaan bukanlah 70.000 unit, melainkan "hanya" 21.801 unit dari total pesanan 25.000 unit. Namun, di telinga auditor, pernyataan itu bukan sekadar angka statistik; itu adalah pengakuan atas pembakaran anggaran senilai Rp1,2 Triliun hanya untuk pengadaan kendaraan dinas.

​Mari kita bedah empat anatomi dari fenomena "Kuda Besi Dapur Gizi" ini.

​1. Paradoks Prioritas: Nutrisi vs Gengsi

​Anggaran sebesar Rp1,2 Triliun bukanlah angka kecil. Jika diletakkan pada perspektif yang benar, prioritas absolut program ini adalah kualitas kalori, protein, dan higienitas dapur. Namun, timbul pertanyaan fundamental: Mengapa uang triliunan rupiah justru dialokasikan untuk membelikan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) motor listrik model terbaru?

​Jika urgensinya adalah distribusi makanan ke sekolah-sekolah di pelosok, yang dibutuhkan adalah kendaraan boks berpendingin (chiller) guna memastikan susu dan lauk tidak basi di perjalanan. Pengadaan motor listrik bergaya trail untuk kepala unit mencerminkan penyakit kronis birokrasi: Fasilitas pejabat lebih didahulukan daripada infrastruktur inti pelayanan.

​2. Kamuflase "Hijau" dan Injeksi Likuiditas

​Mengapa harus motor listrik? Ini adalah teknik pengadaan paling rapi di dekade ini. Menempelkan label "Ramah Lingkungan" atau "Listrik" pada mega-proyek adalah cara ampuh untuk meredam kritik publik.

​Namun, mari telusuri ujung rantai pasoknya. Industri kendaraan listrik di Indonesia saat ini didominasi oleh segelintir konglomerasi besar yang dekat dengan pusat kekuasaan. Pembelian 25.000 unit secara tunai dari APBN patut diduga sebagai bentuk "Bailout Terselubung". Ini adalah injeksi likuiditas menggunakan uang rakyat untuk menghidupkan pabrik-pabrik milik elit di saat penjualan pasar bebas mungkin sedang lesu.

​3. Bom Waktu Biaya Perawatan

​Pengadaan barang oleh negara sering kali berakhir menjadi besi tua karena absennya kalkulasi biaya perawatan jangka panjang. Puluhan ribu motor ini akan disebar ke seluruh pelosok Nusantara, dari Aceh hingga Papua.

​Pertanyaannya: Bagaimana nasib infrastruktur pengisian daya (charging station) di desa terpencil? Harga baterai motor listrik bisa mencapai 50% dari harga unitnya. Karena operasional SPPG berada di tingkat daerah, biaya ganti baterai nantinya akan menyedot habis anggaran operasional dapur. Pada akhirnya, kendaraan ini terancam menjadi Aset Sekali Pakai (disposable asset) yang berkarat di halaman belakang kantor karena ketiadaan dana perbaikan.

​4. Distraksi Isu Higienitas

​Di saat BGN sibuk mengurus katalog kendaraan, masalah fundamental di lapangan mulai bermunculan. Laporan mengenai lokasi SPPG yang berdekatan dengan tempat pembuangan sampah, dapur yang tidak memenuhi standar sanitasi, hingga insiden keracunan siswa mulai menghiasi media.

​Alih-alih mengalokasikan Rp1,2 Triliun untuk membangun sistem Quality Control (QC) sekelas standar farmasi atau meningkatkan kesejahteraan juru masak lokal, negara justru menghamburkan uang untuk besi dan baterai. Uang yang seharusnya mengenyangkan perut anak-anak miskin, kini justru "terparkir" rapi di garasi para kepala unit.

​Kesimpulan: Logistik yang Salah Arah

​Proyek motor listrik BGN adalah potret sempurna dari kondisi "Mabuk Anggaran". Ketika sebuah lembaga baru diberi mandat triliunan Rupiah, insting birokrasi kita bukan bagaimana mengefisiensikan uang agar porsi protein anak sekolah bertambah besar, melainkan: "Proyek pengadaan apa yang bisa dilelangkan tahun ini?"

​Label "Makan Bergizi Gratis" seolah menjadi tameng suci yang tidak boleh dikritik, sementara di baliknya, anggaran miliaran rupiah diselundupkan untuk kepentingan vendor kendaraan. Jika aliran Rp1,2 Triliun ini tidak diaudit secara ketat, program ini dikhawatirkan tidak akan mencetak Generasi Emas, melainkan hanya akan mencetak "Garasi Emas" bagi para pemangku kepentingan.