Oleh: Sabar Tambunan

Satuju.com - Dalam diskursus politik kita, narasi mengenai Nekolim (Neo-kolonialisme & Imperialisme) kembali mengemuka. Ini adalah bentuk penjajahan gaya baru pasca-Perang Dunia II yang kerap dikaitkan dengan hegemoni Barat. Sejarah mencatat, dinamika ini dimulai sejak jatuhnya Bung Karno yang kemudian melahirkan Rezim Orde Baru di bawah Soeharto (1966-1998)—sebuah era yang sering dicap otoriter dan militeristik.

Meski Reformasi 1998 berhasil melengserkan Soeharto, pilar politik Orba tampaknya tidak benar-benar tumbang. Kekuatan tersebut bermetamorfosis menjadi apa yang saya sebut sebagai "Kubu Setan Kuning" sebuah konspirasi antara oligarki rakus dan politisi busuk. Pasca-kekalahan Ibu Megawati pada Pilpres 2004, bangsa ini seolah kembali masuk dalam jebakan penjajahan terselubung melalui rezim-rezim berikutnya hingga tahun 2024.

Instrumen Politik "Gentong Babi"

Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, muncul kekhawatiran mengenai ambisi membangun jejaring **Neo-Orba** demi kepentingan Pemilu dan Pilkada 2029. Indikasinya terlihat dari penggunaan anggaran negara atau yang dalam istilah politik disebut sebagai **"Politics of the Pig Barrel"** (Politik Gentong Babi). Setidaknya ada empat program yang dianggap sebagai instrumen untuk melanggengkan kekuatan ini:

1. MBG (Makan Bergizi Gratis)
2. KDMP
3. Sekolah Rakyat
4. Danantara

Pertanyaannya: Akankah Presiden Prabowo berhasil membangun struktur Neo-Orba tersebut? Dan yang lebih penting, mampukah rakyat Indonesia mengoreksi ambisi ini sebelum terlambat?

Taktik Politik: Makzul Gibran Dahulu?

Saat ini, tuntutan untuk memakzulkan Presiden Prabowo mulai terdengar di ruang publik. Namun, secara taktis, ada jalan yang dinilai lebih terkendali dan minim kegaduhan: **Mendesak pemakzulan Gibran Rakabuming Raka terlebih dahulu.

Melalui gelar Rapat Pleno DPR-RI dengan minimal 2/3 Anggota DPR-RI, atau minimal 387 anggota DPR-RI dari total 580 anggota DPR-RI berasal dari 8 Partai Parlemen,...

Dukungan dari PDIP dan NasDem hampir bisa dipastikan 100%. Sementara itu, partai-partai lain di parlemen—termasuk Golkar dan PAN—diyakini tidak akan memiliki nyali untuk menolak jika perintah tersebut datang langsung dari Presiden, mengingat besarnya risiko jika mereka dipaksa menjadi oposisi.

Tentu saja, jika Presiden Prabowo tetap "bebal" dan enggan mengambil langkah ini demi integritas pemerintahannya, maka opsi terakhir adalah memakzulkan keduanya: Prabowo dan Gibran.

Jadi, bagaimana menurut Anda? Kita dorong pemakzulan Gibran sebagai langkah awal, atau langsung menuntut pemakzulan keduanya?