Kampar, Satuju.com – Langkah taktis dan respons cepat yang ditunjukkan Kasatgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Kampar, Dr. Misharti, dalam menangani kasus nasi goreng berbelatung di SDN 016 Kusau Makmur menuai apresiasi.

Ketua Insan Pers Keadilan (IPK), Pajar Saragih, yang juga wartawan sekaligus pemilik tiga portal berita siber yang mengawal kasus ini sejak awal, menilai kepemimpinan Dr. Misharti layak menjadi contoh bagi pejabat publik lainnya di Indonesia.

Apresiasi tersebut bukan tanpa alasan. Di tengah maraknya fenomena pejabat yang kerap bungkam atau sulit dikonfirmasi saat terjadi persoalan, Dr. Misharti justru menunjukkan integritas dengan membuka ruang komunikasi luas bagi awak media, bahkan hingga larut malam.

Pajar mengungkapkan kekagumannya terhadap dedikasi Wakil Bupati Kampar yang juga menjabat sebagai Kasatgas MBG tersebut. Ia menceritakan adanya komunikasi intens yang dilakukan demi mencari solusi atas persoalan keamanan pangan siswa di Tapung Hulu.

“Saya berkomunikasi dengan Dr. Misharti sekitar pukul 23.00 hingga 24.06 WIB. Sebenarnya, jika tidak direspons pun saya memaklumi karena sudah larut malam. Namun luar biasa, begitu informasi saya sampaikan, beliau langsung memberikan tanggapan serius. Tidak sekadar janji, keesokan harinya langkah nyata langsung diambil untuk menindaklanjuti kasus ini,” ujar Pajar, Rabu (22/04/2026).

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bukti bahwa Dr. Misharti menghargai kerja jurnalistik dalam mengawal program strategis nasional.

Pajar, yang juga aktif di berbagai organisasi pers nasional, turut melontarkan kritik terhadap oknum pejabat yang enggan memberikan konfirmasi. Ia menyoroti kebiasaan sejumlah pihak yang baru memberikan klarifikasi setelah berita terbit, padahal sebelumnya menutup akses informasi.

“Jangan sampai berita sudah terbit baru sibuk mencari alasan atau menuding wartawan tidak profesional. Padahal, wartawan sudah berupaya maksimal meminta pernyataan, tetapi tidak mendapat respons. Sosok Dr. Misharti membuktikan bahwa pejabat publik yang bertanggung jawab tidak perlu takut terhadap kontrol pers,” tegasnya.

Melalui momentum ini, Insan Pers Keadilan berharap seluruh pejabat publik di Indonesia dapat mencontoh pola komunikasi yang terbuka. Hubungan yang baik antara pemerintah dan pers dinilai menjadi syarat penting dalam menciptakan pengawasan yang sehat, terutama terhadap program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

“Kami membutuhkan pejabat yang solutif dan komunikatif, bukan yang bersembunyi saat ada masalah. Transparansi yang ditunjukkan Dr. Misharti adalah bentuk nyata dukungan terhadap kontrol sosial demi kepentingan masyarakat,” tutup Pajar.