Bengkalis, Satuju.com – Proyek pembangunan jaringan listrik interkoneksi kabel bawah laut yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Bengkalis kembali menjadi sorotan. Investasi senilai Rp1 triliun yang ditargetkan rampung dan beroperasi pada pertengahan 2027 kini mulai dipertanyakan masyarakat karena dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan di lapangan. BERITA TERKAIT: https://www.satuju.com/berita/12206/kabel-laut-batam-bintan-14-bulan-bengkalis-buruk-bakul-3-tahun-tertunda-penghematan-negara-terabaikan.html

Berdasarkan hasil investigasi pada Senin (4/5/2026) di PLTD PLN Desa Pangkalan Batang, tanda-tanda realisasi proyek strategis tersebut dinilai masih jauh dari harapan. Masyarakat bahkan mempertanyakan keberadaan titik lokasi pembangunan Gardu Induk (GI) di Pulau Bengkalis yang hingga kini belum terlihat.

Salah seorang warga Bengkalis, Atan, mengaku heran dengan lambannya perkembangan proyek yang sebelumnya telah dijanjikan akan menjadi solusi jangka panjang krisis listrik di daerah tersebut.

“Kalau memang targetnya 2027 sudah beroperasi, setidaknya di pertengahan 2026 ini sudah terlihat titik lokasi gardu induknya. Tapi sampai sekarang belum jelas di mana,” ujarnya.

Atan menambahkan, masyarakat Pulau Bengkalis selama ini membayar listrik dengan tarif yang sama seperti daerah lain di luar pulau, namun belum merasakan kualitas layanan yang setara.

“Kami bayar listrik sama seperti daerah lain, tapi kenapa kondisi di Bengkalis masih jauh dari harapan? Kami ini juga bagian dari wilayah 3T,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Distribusi PT PLN (Persero), Adi Priyanto, bersama anggota DPR RI Komisi XII Iyeth Bustami, sempat meninjau pembangunan Gardu Induk di Desa Buruk Bakul, Pulau Sumatera, pada Juni 2025 lalu. Saat itu, progres pembangunan GI di wilayah Sumatera telah mencapai 55 persen, sementara GI di Desa Pangkalan Batang, Bengkalis, masih dalam tahap lelang.

Dalam kunjungan tersebut, PLN menyatakan proyek interkoneksi kabel bawah laut ditargetkan selesai pada pertengahan 2027 dan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas listrik Bengkalis hingga 60 megawatt (MW). Proyek ini juga disebut sebagai langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

Namun hingga kini, realisasi di Pulau Bengkalis dinilai belum menunjukkan perkembangan berarti. Padahal, kebutuhan listrik di daerah tersebut terus meningkat, sementara kapasitas pembangkit masih terbatas.

Anggota DPR RI Komisi XII, Iyeth Bustami, sebelumnya juga menegaskan pentingnya percepatan proyek kabel bawah laut ini. Ia menyebut proyek tersebut sebagai kebutuhan strategis guna menjamin pasokan listrik yang stabil dan berkelanjutan bagi masyarakat Bengkalis.

Selain itu, proyek ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya operasional PLTD yang selama ini mengandalkan bahan bakar minyak dalam jumlah besar.

Masyarakat kini berharap pemerintah daerah, termasuk Bupati dan DPRD Kabupaten Bengkalis, dapat mendorong percepatan realisasi proyek tersebut agar tidak sekadar menjadi janji.

“Harapan kami jelas, proyek ini jangan hanya jadi wacana. Kami butuh kepastian, bukan janji-janji,” tutup Atan.

Persoalan ini menjadi pengingat bahwa pemerataan infrastruktur dasar, khususnya listrik, masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama bagi wilayah kepulauan seperti Bengkalis yang selama ini menghadapi keterbatasan akses energi yang andal.