Anggaran Kemenag Rohil 2025 menuai sorotan setelah alokasi perjalanan dinas Rp476 juta muncul di tengah defisit DBH Migas Riau.

ROKAN HILIR, Satuju.com - Anggaran Kemenag Rohil 2025 menjadi sorotan setelah Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir memuat alokasi perjalanan dinas sebesar Rp476,7 juta di tengah tekanan fiskal akibat penundaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas di Provinsi Riau.

Kondisi ini memunculkan kritik karena Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir saat ini tengah melakukan penyesuaian anggaran untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan pembangunan.

Selain perjalanan dinas, dokumen RUP 2025 juga mencantumkan puluhan paket pengadaan langsung dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah.

“Sangat miris. Pemerintah Daerah sedang pusing mencari cara agar pembangunan tidak terhenti akibat DBH Migas yang tertunda, sementara instansi vertikal di bawah Kementerian seolah hidup di 'pulau yang berbeda'. Mereka tampak kebal krisis dengan tetap mengalokasikan anggaran perjalanan dinas dan pengadaan yang polanya diduga memecah paket untuk menghindari tender,” ujar Andi, pegiat antikorupsi dan kebijakan publik, saat ditemui di salah satu warung kopi di Bagansiapiapi, April 2026.

Menurut Andi, pola belanja tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Ia menyoroti sedikitnya 27 paket Pengadaan Langsung (PL) pada operasional MIN 1 Rokan Hilir dan pemeliharaan gedung dengan nilai total lebih dari Rp400 juta.

Jika mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, paket dengan nilai sebesar itu semestinya dapat dilakukan melalui tender terbuka atau e-katalog, bukan dipecah menjadi paket-paket kecil.

“Kami mendesak Itjen Kemenag RI untuk turun ke Rohil. Jangan sampai ada kesan bahwa pejabat kementerian di daerah bisa berpesta pora dengan manipulasi bill hotel atau pecah paket pengadaan, sementara masyarakat Riau sedang menanggung beban akibat anjloknya pendapatan daerah,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir, H. Khairul, S.Ag., saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp pada Selasa (5/5/2026), memberikan jawaban singkat.

“Sebentar, Bang, saya sedang ada acara. Nanti saya konfirmasi.”

Namun hingga artikel ini diterbitkan, klarifikasi lebih lanjut belum disampaikan.

Publik kini menunggu penjelasan resmi dari Kemenag Rokan Hilir terkait alokasi anggaran tersebut di tengah tuntutan efisiensi belanja pemerintah.(Syaf)