Jakarta, Satuju.com - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyoroti kondisi demokrasi Indonesia di era pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam sebuah diskusi publik, keduanya menilai mulai muncul gejala pelemahan demokrasi yang ditandai dengan melemahnya ruang akuntabilitas, menyempitnya ruang kritik, hingga meningkatnya penggunaan narasi nasionalisme terhadap kelompok kritis.

Bivitri Susanti menyampaikan bahwa demokrasi sejatinya bukan sekadar memilih pemimpin terbaik melalui pemilu, melainkan memastikan kekuasaan tetap dapat diawasi dan dikontrol oleh rakyat. Menurutnya, tanda-tanda otokrasi mulai terlihat ketika lembaga pengawas dan mekanisme akuntabilitas perlahan dilemahkan.

Ia menilai, penghancuran fungsi kontrol terhadap kekuasaan menjadi ancaman serius bagi sistem demokrasi. Ketika ruang pengawasan publik semakin terbatas, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan dinilai semakin besar.

Sementara itu, Usman Hamid menyoroti semakin menyempitnya ruang publik bagi kelompok kritis. Ia menyebut pengerusakan fondasi demokrasi berlangsung secara terbuka, termasuk melalui stigmatisasi terhadap jurnalis, aktivis hak asasi manusia, hingga kelompok masyarakat sipil yang menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Menurut Usman, penggunaan narasi nasionalisme terhadap pihak-pihak yang berbeda pandangan berpotensi menciptakan ketakutan di ruang publik dan menghambat kebebasan sipil. Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak terhadap kualitas demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia.

Diskursus mengenai demokrasi, oposisi, dan kebebasan sipil kembali menjadi perhatian publik di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap arah politik nasional dan menyempitnya ruang kritik di Indonesia saat ini.