Surat komitmen pendidikan Paslon Pilkada Rohil 2024 kembali beredar. Isi tujuh janji untuk guru dan tenaga kependidikan menjadi sorotan.

ROKAN HILIR, Satuju.com - Janji Pendidikan Rohil 2024 kembali menjadi perhatian publik setelah surat perjanjian yang ditandatangani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir pada Pilkada 2024, H. Bistamam dan Jhony Charles, kembali beredar di tengah masyarakat.

Dokumen bertanggal 1 November 2024 itu berisi komitmen pasangan calon kepada guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Rokan Hilir jika dipercaya memimpin daerah tersebut. Surat tersebut kini ramai diperbincangkan, terutama di kalangan pendidik yang menyoroti realisasi berbagai poin yang pernah disampaikan saat masa kampanye.

Dalam dokumen itu, terdapat tujuh komitmen utama yang berkaitan dengan kesejahteraan guru dan penguatan sektor pendidikan. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah jaminan pembayaran gaji tepat waktu setiap bulan bagi guru PNS, PPPK, maupun guru honor daerah.

Selain itu, pasangan calon juga menjanjikan pemberian tunjangan bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah sesuai kemampuan anggaran daerah. Komitmen lainnya mencakup penuntasan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK, termasuk bagi operator sekolah.

Surat tersebut juga memuat janji pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk guru PPPK dengan menyesuaikan kondisi keuangan daerah. Di sektor pendanaan pendidikan, pasangan calon berkomitmen menyediakan dana BOSDA khusus bagi jenjang SD dan SMP sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah.

Tak hanya menyangkut kesejahteraan, dokumen itu juga menegaskan komitmen pengangkatan kepala sekolah berdasarkan aturan, prestasi, dan jenjang karier guru. Pemberian penghargaan kepada guru dan kepala sekolah berprestasi turut menjadi bagian dari poin yang dijanjikan.

Pada bagian akhir surat disebutkan bahwa perjanjian dibuat secara sadar tanpa paksaan dari pihak mana pun dan ditandatangani langsung oleh kedua calon.

Kembalinya dokumen tersebut ke ruang publik memunculkan beragam respons. Sejumlah guru berharap komitmen yang pernah disampaikan dapat direalisasikan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah. Sementara itu, sebagian pihak menilai perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan janji politik yang telah diberikan kepada dunia pendidikan.

Hingga saat ini, surat perjanjian tersebut masih menjadi salah satu dokumen yang kerap dibahas sebagai tolok ukur komitmen politik terhadap peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir.