SEMARANG, Satuju.com - Mahasiswa BEM SI Jateng melayangkan ultimatum 18 hari kepada pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan memperkuat nilai tukar rupiah. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam periode tersebut, mereka mengancam menggelar aksi lanjutan dengan membawa isu "Reformasi Jilid 2".

Aksi itu digelar di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah di Jalan Imam Bardjo, Semarang, Jumat (5/6/2026). Massa melakukan demonstrasi dengan sejumlah aksi simbolik, mulai dari membawa spanduk bertuliskan "RIP. Rupiah Sekarat", membakar uang mainan, menabur bunga, hingga menyegel gerbang kantor BI menggunakan pita hitam-kuning.

Koordinator lapangan aksi yang juga Ketua BEM Universitas Sebelas Maret (UNS), M. Kailani Rizqi Pratama, mengatakan penyegelan tersebut merupakan bentuk peringatan keras kepada pemerintah.

"Penyegelan ini sebagai bentuk ultimatum kepada rezim Prabowo-Gibran untuk memperbaiki ekonomi Indonesia," tegasnya di hadapan massa.

Menurut Kailani, batas waktu 18 hari dipilih sebagai simbol posisi nilai tukar rupiah yang telah menembus angka Rp18.000 per dolar AS. Ia menegaskan mahasiswa akan meningkatkan tekanan apabila kondisi ekonomi tidak menunjukkan perbaikan.

"Jika dalam tenggat waktu 18 hari tidak ada perbaikan atau justru lebih parah dari saat ini, maka jangan salahkan kami selaku mahasiswa melakukan penyegelan-penyegelan di kantor pusat," ujarnya.

Ia menyebut Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta dan Kementerian Keuangan berpotensi menjadi sasaran aksi berikutnya.

Dalam aksi tersebut, Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Semarang, Kevin Priambodo, turut menyampaikan kritik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah. Ia menilai pemerintah belum menunjukkan langkah konkret di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.

"Kami resah melihat kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Kebijakan fiskal yang digagas dan sikap yang diambil pemerintah seolah-olah menunjukkan tidak ada masalah. Yang paling parah, saya sangat muak dengan sikap egosentris yang terus dipertahankan Presiden dalam mempertahankan program-program mercusuarnya, arogansinya, dan hal-hal lainnya," ujar Kevin.

Kevin juga menyoroti keberlanjutan subsidi energi dan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menurutnya menghadapi tekanan akibat berbagai program besar pemerintah.

"Kita seperti hanya menunggu bom waktu. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa upaya perbaikan yang konkret, bisa saja tiga hari lagi, seminggu lagi, semuanya meledak," katanya.

Sementara itu, Bank Indonesia sebelumnya menjelaskan bahwa pelemahan rupiah dipengaruhi sejumlah faktor eksternal, termasuk ketegangan geopolitik di Timur Tengah, kenaikan harga minyak dunia, serta arus keluar modal dari pasar domestik.

Meski demikian, mahasiswa menilai penjelasan tersebut belum menjawab keresahan masyarakat yang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah terhadap harga kebutuhan sehari-hari.

Kailani menegaskan pihaknya tidak menginginkan situasi nasional berkembang ke arah yang lebih buruk. Namun, ia mengingatkan kemungkinan tersebut tetap terbuka apabila kondisi ekonomi terus memburuk.

"Kami tidak berharap Reformasi Jilid 2 terjadi. Kalau bisa, jangan sampai terulang lagi. Jika itu terjadi, kami juga malu sebagai bangsa Indonesia. Negara yang cerdas seharusnya tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya," ujarnya.

"Akan tetapi, jika kondisi tidak kunjung membaik, kemungkinan itu tetap ada."

Ultimatum 18 hari yang disampaikan mahasiswa kini mulai berjalan. Perhatian publik pun tertuju pada langkah pemerintah dalam merespons tuntutan tersebut di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi nasional.