Yogyakarta, Satuju.com - Ratusan mahasiswa menggeruduk sebuah forum diskusi yang menghadirkan tiga pejabat negara di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6/2026) malam. Aksi tersebut sempat diwarnai ketegangan hingga aksi kejar-kejaran antara mahasiswa dan para pejabat yang hadir.

Forum diskusi itu menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono.

Awalnya, kegiatan diskusi berlangsung normal dan diikuti oleh mahasiswa yang hadir di lokasi. Namun, situasi berubah ketika sejumlah mahasiswa naik ke atas panggung dan membentangkan spanduk penolakan terhadap para pembicara.

Aksi tersebut memicu ketegangan di dalam ruangan. Tak lama kemudian, suasana memanas hingga forum diskusi dihentikan. Di tengah kericuhan, sempat terjadi pelemparan gelas plastik ke arah panggung.

Ketiga pejabat negara itu kemudian dievakuasi keluar dari gedung. Namun, ratusan mahasiswa telah berkumpul di luar GIK UGM dan menghadang rombongan pejabat yang hendak meninggalkan lokasi.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wamentan Sudaryono sempat berdialog dengan massa mahasiswa. Akan tetapi, pembicaraan tersebut tidak menemukan titik temu dan kembali berlangsung alot.

Saat kedua pejabat itu hendak meninggalkan lokasi dengan pengawalan petugas keamanan, sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat.

Salah seorang perwakilan Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM, Mesa, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak membuka ruang yang cukup terhadap suara masyarakat.

“Mereka tidak layak membicarakan Pancasila selagi Indonesia masih membungkam suara rakyat, selama mereka menganggap kritik sebagai gangguan, selama mereka masih membuang-buang uang rakyat dengan program nirmanfaat, program MBG, Kopdes Merah Putih, dan banyak hal yang sekarang terjadi,” kata Mesa.

Menurutnya, gesekan yang terjadi dalam aksi tersebut merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi, terutama ketika pemerintah dianggap tidak lagi mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Gesekan itu justru terjadi karena mereka banyak mengibul, mereka banyak berbohong. Gesekan-gesekan yang terjadi tadi memang hal yang wajar dalam negara demokrasi, yang saat ini mereka tidak hanya bisa dibisiki, tapi memang harus diteriaki,” ujarnya.

Terkait aksi kejar-kejaran yang sempat terjadi, Mesa menyebut hal itu dipicu karena para pejabat dinilai menghindari dialog lebih lanjut dengan mahasiswa.

“Aksi kejar-kejaran itu sebetulnya karena mereka menghindar. Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya, apakah mereka merasa bersalah? Tidak. Mereka justru memberikan pertanyaan balik dan juga secara eksplisit merasa tidak bersalah,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono membantah anggapan bahwa dirinya dan para pejabat lain menghindari dialog dengan mahasiswa.

Menurut Sudaryono, kehadiran dirinya bersama para pejabat lainnya di UGM memang bertujuan untuk berdiskusi secara terbuka dengan mahasiswa.

“Kami datang ke UGM memang untuk berdiskusi. Acara ini sudah direncanakan sejak lama dan telah mendapat izin dari pihak kampus. Ini juga bukan kegiatan pertama semacam ini,” ujar Sudaryono dalam keterangan tertulisnya.

Ia menegaskan bahwa sejak awal forum dibuka, para narasumber telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk bertanya maupun menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

“Ditanya apa saja tidak masalah. Diadili seperti apa saja juga tidak masalah. Kami hadir untuk berdialog secara demokratis,” katanya.

Namun, menurut Sudaryono, situasi menjadi tidak kondusif setelah ada sekelompok peserta yang menginginkan forum dihentikan.

“Kami sempat berdiskusi sekitar 30 sampai 40 menit. Tetapi kemudian ada sekelompok orang yang menginginkan forum dihentikan. Padahal sebagian besar mahasiswa justru ingin mendengar dan berdialog,” ungkapnya.

Sudaryono juga mengaku sempat menjadi korban tindakan fisik di tengah kericuhan yang terjadi.

“Saya merasa ada yang memukul saya. Ada pelemparan air juga. Karena situasi sudah tidak kondusif, pihak keamanan menyarankan kami keluar,” ujarnya.

Ia membantah tudingan bahwa dirinya dan Nusron Wahid meninggalkan lokasi karena menghindari dialog.

“Kalau ada yang mengatakan Sudaryono dan Nusron kabur, itu tidak tepat. Justru kami yang datang untuk berdiskusi. Bahkan saat mobil kami dicegat dan kami dicari-cari, kami keluar lagi dan duduk bersila di aspal untuk melanjutkan dialog,” tegasnya.

Dalam dialog spontan tersebut, sejumlah mahasiswa juga menyampaikan kritik mengenai isu pertanahan dan dugaan penggusuran. Sudaryono mengaku terbuka untuk memverifikasi berbagai persoalan yang disampaikan mahasiswa.

“Kalau memang ada penggusuran atau persoalan agraria tertentu, ayo kita cek bersama. Saya bahkan siap menggunakan dana pribadi untuk mendatangi lokasi dan melihat langsung persoalannya,” katanya.

Di akhir keterangannya, Sudaryono menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa yang datang dengan niat berdiskusi namun tidak dapat mengikuti forum secara maksimal akibat situasi yang memanas.

“Saya minta maaf kepada adik-adik mahasiswa yang sebetulnya ingin berdialog secara baik. Kami siap jika diundang kembali, baik di Yogyakarta maupun Jakarta. Yang penting kita berdiskusi,” ujarnya.

Ia pun menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tetap terbuka terhadap kritik dan siap berdialog dengan berbagai elemen masyarakat.

“Kalau ada yang keliru, kita perbaiki. Itu cerminan demokrasi. Orang boleh punya pendapat, tetapi juga harus menghargai pendapat orang lain. Atas dasar cinta kepada negara, kami siap berdialog dengan siapa pun,” pungkasnya.