Jakarta, Satuju.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus Direktur lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, melontarkan kritik terkait besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program tersebut.

Dalam pernyataannya yang beredar di media sosial, Media menilai anggaran MBG yang mencapai sekitar Rp335 triliun perlu dievaluasi dari sisi efektivitas dan manfaat langsung yang diterima masyarakat miskin.

Menurutnya, jika total anggaran tersebut dialokasikan secara langsung kepada kelompok masyarakat miskin, maka nilai manfaat yang diterima setiap keluarga dapat jauh lebih besar dibanding bantuan yang saat ini diterima.

“Sekarang MBG itu sekitar Rp335 triliun. Kalau dibagi rata kepada masyarakat miskin, per orang bisa menerima sekitar Rp361 ribu per bulan. Untuk satu keluarga miskin, nilainya bisa mencapai sekitar Rp5,2 juta per tahun, bahkan ada perhitungan yang menunjukkan manfaat yang jauh lebih besar,” ujar Media.

Ia membandingkan angka tersebut dengan bantuan sosial yang saat ini diterima sebagian masyarakat miskin yang rata-rata berkisar Rp200 ribu per bulan. Menurutnya, terdapat kesenjangan yang perlu dijelaskan kepada publik terkait pemanfaatan anggaran negara tersebut.

“Hari ini masyarakat miskin hanya menerima sekitar Rp200 ribu. Padahal kalau melihat besaran anggaran yang ada, hak yang seharusnya bisa mereka rasakan jauh lebih besar. Selisihnya ke mana? Larinya ke mana?” katanya.

Media kemudian mempertanyakan struktur pelaksanaan program yang dinilainya berpotensi membuat sebagian besar anggaran tidak langsung dinikmati oleh penerima manfaat. Ia menilai terdapat mata rantai pengadaan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari penyedia bahan pangan hingga vendor pelaksana program.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menciptakan keuntungan besar bagi kelompok tertentu dibandingkan manfaat yang diterima masyarakat sasaran.

“Uang ini larinya ke rente dan vendor-vendor besar. Mereka yang menikmati manfaat terbesar dari anggaran tersebut,” tegasnya.

Kritik tersebut menambah daftar perdebatan mengenai efektivitas Program Makan Bergizi Gratis yang selama ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Sejumlah kalangan mendukung program tersebut karena dinilai mampu meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM serta petani.

Namun di sisi lain, sejumlah ekonom dan peneliti menilai pemerintah perlu terus mengevaluasi desain program agar manfaat anggaran yang sangat besar benar-benar dirasakan secara optimal oleh kelompok sasaran.

Media yang merupakan alumnus magister dan doktor dari The University of Manchester itu menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan ditujukan untuk menolak upaya pengentasan kemiskinan maupun peningkatan gizi masyarakat, melainkan untuk mendorong transparansi serta efektivitas penggunaan anggaran publik.

Ia menilai pemerintah perlu membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai mekanisme penyaluran anggaran, efisiensi pelaksanaan program, serta dampak nyata yang diterima masyarakat miskin sebagai penerima manfaat utama.

Perdebatan mengenai MBG sendiri diperkirakan masih akan terus berlangsung seiring besarnya alokasi anggaran negara yang dikucurkan untuk program tersebut dan tingginya ekspektasi publik terhadap hasil yang ingin dicapai.