Jakarta, Satuju.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa tata kelola keuangan negara di sektor publik perlu bertransformasi dari sekadar memenuhi aspek administratif menuju sistem yang mampu menciptakan nilai dan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, akuntabilitas tidak cukup hanya diwujudkan melalui laporan pertanggungjawaban berbasis angka, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap pembangunan yang berkelanjutan.

Pandangan tersebut disampaikan Yassierli saat menjadi pembicara pada Public Sector Governance Summit (PSGS) yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Jakarta, Kamis (25/6/2026). Forum tersebut menjadi ajang untuk mendorong perubahan paradigma tata kelola sektor publik dari orientasi kepatuhan menuju penciptaan nilai publik (public value).

Dalam paparannya, Yassierli mengapresiasi kontribusi para akuntan yang selama ini berperan menjaga tata kelola keuangan di sektor publik maupun swasta. Menurutnya, peran profesi akuntan semakin strategis di tengah tuntutan pengelolaan keuangan yang tidak hanya transparan dan akuntabel, tetapi juga memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Karena itu, ia mendorong Ikatan Akuntan Indonesia untuk memperkuat integrasi prinsip keberlanjutan dalam penyusunan kebijakan serta praktik pengelolaan keuangan negara. Langkah tersebut dinilai sangat relevan dengan sektor ketenagakerjaan yang memiliki cakupan luas dan berpengaruh langsung terhadap pembangunan nasional.

"Kami di Kemnaker mengelola angkatan kerja yang sangat besar, mencapai 155 juta orang. Dengan tanggung jawab seperti 'HRD negara', kami berkomitmen menjadikan internal kementerian sebagai contoh konkret penerapan kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG)," ujar Yassierli.

Ia menjelaskan, komitmen tersebut sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta arahan Presiden yang menempatkan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja sebagai prioritas pembangunan nasional.

Salah satu strategi yang terus diperkuat Kemnaker adalah pengembangan program vokasi dan pemagangan untuk memperlancar transisi lulusan dari dunia pendidikan menuju dunia kerja (school-to-work transition), sehingga mampu menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Meski demikian, Yassierli mengakui Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan di bidang ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran tercatat sebesar 7,24 persen, sementara dominasi pekerja di sektor informal terus meningkat. Selain itu, sekitar 86 persen angkatan kerja Indonesia masih berpendidikan maksimal SMA atau SMK, sedangkan produktivitas tenaga kerja nasional masih tertinggal sekitar 20 persen dibandingkan rata-rata negara-negara ASEAN.

Sebagai bagian dari upaya menjawab tantangan tersebut, Kemnaker mulai menerapkan Sustainability Report yang mengacu pada standar Global Reporting Initiative (GRI). Laporan keberlanjutan tersebut dibangun di atas tiga pilar utama, yakni lingkungan (environmental), sosial (social), dan tata kelola (governance).

Pada aspek lingkungan, Kemnaker menerapkan berbagai program efisiensi energi, pengurangan penggunaan plastik, hingga pemanfaatan teknologi smart building. Di bidang sosial, perhatian diberikan pada penguatan lingkungan kerja yang lebih inklusif, termasuk ramah bagi penyandang disabilitas.

Sementara pada aspek tata kelola, pembenahan dilakukan melalui penguatan integritas aparatur, pembangunan organisasi yang berpusat pada manusia (people-centric organization), peningkatan kualitas birokrasi, serta percepatan digitalisasi data ketenagakerjaan.

Yassierli juga mengungkapkan bahwa Kemnaker menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan analisis Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) setiap tiga bulan sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Hasil kajian tersebut diharapkan menghasilkan white paper dan berbagai rekomendasi strategis guna menjawab persoalan ketenagakerjaan secara lebih tepat sasaran.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Budi Prijono, menegaskan bahwa fungsi audit sektor publik kini tidak lagi terbatas sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga harus mampu mendorong perbaikan tata kelola serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, pengelolaan keuangan negara merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan konstitusi. Karena itu, pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.

"Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga kemampuan mengelola sumber daya tersebut secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel," ujar Budi.