Perbandingan gaji guru dan anggota DPR menjadi sorotan. Dokter Erta menilai kesejahteraan guru harus menjadi prioritas masa depan bangsa.

JAKARTA, Satuju.com - Gaji guru dan DPR kembali menjadi perhatian publik setelah dokter spesialis jantung, Dr. Erta Priadi Wirawijaya, Sp.JP, mengulas kesenjangan kesejahteraan antara tenaga pendidik dan anggota legislatif dalam rubrik *Detak Bangsa* yang diterbitkan pada 9 Juli 2026.

Dalam tulisannya, Erta mengawali dengan pertanyaan sederhana kepada 10 pasien mengenai sosok yang dianggap lebih penting bagi masa depan bangsa, yakni guru atau anggota DPR. Seluruh responden, menurutnya, memilih guru.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa anggota DPR tetap memiliki peran penting sebagai pembentuk undang-undang dan pengawas pemerintah. Namun, menurutnya, guru memiliki posisi yang lebih mendasar karena berperan mencetak seluruh profesi yang ada saat ini.

Erta kemudian menyinggung pandangan International Labour Organization (ILO) dan UNESCO yang menilai kesejahteraan guru seharusnya mencerminkan pentingnya peran mereka bagi masyarakat.

"ILO dan UNESCO pernah menegaskan bahwa gaji guru harus mencerminkan pentingnya fungsi guru bagi masyarakat."

Ia juga menyoroti kesaksian dalam sidang Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang APBN 2026. Dalam persidangan tersebut, Perhimpunan Pendidikan dan Guru menyampaikan adanya keluhan mengenai dampak pengalokasian anggaran Program Makan Bergizi Gratis terhadap dunia pendidikan.

Menurut keterangan yang disampaikan dalam sidang, terdapat guru PPPK yang kontraknya tidak diperpanjang serta guru honorer yang terdampak. Bahkan disebutkan ada guru di Cianjur menerima sekitar Rp300 ribu dan guru di Sumedang hanya sekitar Rp50 ribu sebelum dipotong iuran BPJS.

Erta mengingatkan bahwa program pemerintah yang bertujuan baik tetap harus memperhitungkan dampak terhadap sektor lain, termasuk kesejahteraan tenaga pendidik.

"Program makan bergizi tentu tujuannya baik. Anak-anak memang perlu gizi yang baik. Tetapi dalam pelayanan publik, tujuan baik tidak boleh membuat kita lupa menghitung efek samping."

Ia juga mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 yang mencatat rata-rata upah pekerja sektor pendidikan sebesar Rp2.858.783 per bulan. Sementara kajian Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) yang diberitakan Antara menyebut rata-rata gaji guru honorer SD sebesar Rp1,2 juta, SMP Rp1,9 juta, SMA Rp2,7 juta, dan SMK Rp3,3 juta per bulan.

Selain guru, Erta menilai dosen juga menghadapi persoalan serupa. Ia mengutip perkara di Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Guru dan Dosen yang mempersoalkan belum adanya standar minimum penghasilan dosen.

Dalam tulisannya, Erta membandingkan kondisi tersebut dengan pendapatan anggota DPR RI. Berdasarkan data yang dipublikasikan IDN Times, take home pay anggota DPR setelah penyesuaian tunjangan rumah mencapai Rp65.595.730 per bulan.

Menurutnya, angka tersebut sekitar 23 kali lebih tinggi dibanding rata-rata upah sektor pendidikan berdasarkan data BPS. Jika dibandingkan dengan rata-rata gaji guru honorer SD, selisihnya bahkan mencapai sekitar 55 kali.

Erta juga membandingkan rasio pendapatan anggota parlemen dan guru di sejumlah negara Asia seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Ia menyebut kesenjangan di Indonesia termasuk yang paling lebar berdasarkan data yang tersedia.

"Menurut saya, ini bukan sekadar soal iri terhadap gaji pejabat. Ini soal rasa keadilan."

Di akhir tulisannya, Erta menilai negara perlu menempatkan kesejahteraan guru sebagai bagian dari investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia.

"Maka pertanyaan 'lebih penting guru atau anggota DPR?' seharusnya tidak berhenti sebagai bahan debat. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah negara ini sudah memperlakukan guru sesuai dengan pentingnya peran mereka?"

Ia berharap kebijakan publik ke depan lebih berpihak kepada tenaga pendidik agar profesi guru tetap menjadi pilihan generasi muda dan mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas.