Jakarta, Satuju.com – Posisi utang pemerintah Indonesia terus meningkat sepanjang semester I 2026. Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp10.293,69 triliun, naik Rp655,79 triliun dibandingkan posisi akhir 2025.

Utang tersebut terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp8.966,79 triliun atau 87,11 persen dan pinjaman sebesar Rp1.326,90 triliun atau 12,89 persen.

Kenaikan utang pemerintah pada paruh pertama tahun 2026 antara lain dipengaruhi strategi penerbitan utang lebih awal atau front loading. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah juga meningkatkan nilai rupiah dari utang pemerintah yang menggunakan denominasi valuta asing (valas).

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, mengatakan faktor kurs menjadi salah satu komponen penting dalam peningkatan nilai utang pemerintah karena posisi utang dilaporkan dalam rupiah.

“Oleh karena posisi utang dinyatakan dalam rupiah, terdapat tambahan akibat pelemahan rupiah pada utang berdenominasi valuta asing (valas),” ujar Awalil dalam risetnya, Kamis (13/8/2026).

Utang Diterbitkan Lebih Awal

Secara keseluruhan, pembiayaan utang APBN hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp477,43 triliun. Angka tersebut digunakan antara lain untuk menutup anggaran defisit sebesar Rp196,5 triliun serta pengeluaran pembiayaan investasi senilai Rp52,21 triliun.

Namun, besarnya pembiayaan utang dibandingkan defisit kebutuhan tidak terlepas dari strategi pemerintah yang melakukan penerbitan utang lebih awal untuk mengantisipasi kebutuhan pembiayaan pada bulan-bulan berikutnya.

"Pembiayaan utang yang jauh melampaui defisit, disebabkan kebijakan berutang terlebih dahulu (front loading) untuk keperluan bulan-bulan berikutnya," ungkap Awalil.

Strategi tersebut tercermin dari posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp255,5 triliun hingga akhir Juni 2026.

Dengan demikian, sebagian pembiayaan yang telah dihimpun pemerintah belum seluruhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran pada periode berjalan.

Utang Valas Meningkat

Selain strategi front loading, perubahan nilai tukar juga memberikan kontribusi terhadap kenaikan posisi utang.

Awalil memperkirakan pelemahan rupiah sepanjang enam bulan pertama 2026 memberikan tambahan beban utang sekitar Rp154 triliun.

Berdasarkan data publikasi, SBN berdenominasi rupiah hingga Juni 2026 berada di posisi Rp7.118,39 triliun, sedangkan SBN berdenominasi valas mencapai Rp1.848,40 triliun.

SBN rupiah bertambah Rp368,17 triliun dibandingkan posisi akhir 2025. Namun, secara proporsi terhadap total SBN, porsinya justru turun dari 80,48 persen menjadi 79,39 persen.

Sebaliknya, SBN valas meningkat Rp211,42 triliun. Porsinya terhadap total SBN naik dari 19,52 persen menjadi 20,61 persen.

Dolar AS Masih Mendominasi

Dalam portofolio SBN valas, dolar Amerika Serikat (USD) masih menjadi mata uang yang paling dominan.

Secara nominal, SBN dalam denominasi USD sebenarnya turun dari USD82,46 miliar menjadi USD81,89 miliar. Namun, akibat pelemahan rupiah dari Rp16.720 menjadi Rp17.899 per USD, nilai dalam rupiah meningkat dari Rp1.378,71 triliun menjadi Rp1.465,71 triliun.

SBN berdenominasi USD menyumbang sekitar 73,34 persen dari total portofolio SBN valas.

Di posisi berikutnya terdapat euro (EUR) yang meningkat dari EUR9 miliar atau sekitar Rp176,62 triliun menjadi EUR12,95 miliar atau Rp264,21 triliun. Porsinya mencapai 18,41 persen.

Sementara itu, denominasi yen Jepang (JPY) meningkat dari JPY546,40 miliar menjadi JPY620,30 miliar. Dalam rupiah, nilainya naik dari Rp58,35 triliun menjadi Rp68,43 triliun dengan porsi 4,77 persen.

Denominasi yuan China (CNH) juga mengalami peningkatan signifikan, dari CNH6 miliar menjadi CNH15,25 miliar. Nilainya dalam rupiah naik dari Rp14,35 triliun menjadi Rp40,20 triliun dengan porsi 2,80 persen.

Adapun dolar Australia (AUD) tetap berada di angka AUD800 juta. Namun, akibat perubahan kurs, nilainya dalam rupiah meningkat dari Rp8,95 triliun menjadi Rp9,85 triliun dengan porsi 0,69 persen.

Diversifikasi Mata Uang Dinilai Masuk Akal

Bright Institute menilai langkah pemerintah melakukan diversifikasi mata uang dalam penerbitan SBN valas, termasuk melalui instrumen seperti Panda Bond berdenominasi yuan dan Samurai Bond berdenominasi yen, merupakan upaya yang rasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Namun, diversifikasi tersebut tetap memiliki risiko karena perubahan nilai tukar dapat meningkatkan nilai kewajiban pemerintah ketika dikonversikan ke rupiah.

Selama semester I 2026, rupiah tercatat melemah terhadap seluruh mata uang yang menjadi pecahan SBN valas.

Pelemahan terbesar terjadi terhadap yuan Tiongkok, yakni sekitar 10,22 persen, dari Rp2.391,71 menjadi Rp2.636,24. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pelemahan rupiah terhadap dolar AS yang mencapai 7,05 persen.

Terhadap yen Jepang, rupiah melemah sekitar 3,30 persen, dari Rp106,79 menjadi Rp110,31.

Menurut Awalil, perkembangan tersebut perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan strategi penerbitan SBN valas.

“Penerbitan global bond atau SBN valas harus menimbang faktor risiko pelemahan kurs rupiah tadi. Bahkan, mencermati perkembangan enam bulan ini sebenarnya seluruh SBN valas telah menambah posisi serta beban pembayarannya,” tutupnya.

Memastikan kenaikan utang tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menambah pembiayaan benar-benar diarahkan pada kegiatan produktif yang memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat, sekaligus menjaga risiko fiskal dan nilai tukar tetap terkendali.