Pontianak, Satuju.com — Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) menyampaikan kritik terhadap ketimpangan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di daerah tersebut. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Pesta Kuliner Merdeka.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Kalbar menyoroti kondisi masyarakat di tengah potensi kekayaan alam Kalbar yang dinilai sangat besar. Daerah ini memiliki berbagai sumber daya alam, mulai dari emas, bauksit, uranium, hingga kawasan perkebunan yang mencapai jutaan hektar.

Namun, menurutnya, kekayaan alam tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan kualitas pembangunan di sejumlah wilayah.

Salah satu kondisi yang menjadi sorotan adalah infrastruktur di daerah pedalaman, termasuk di Kabupaten Kapuas Hulu. Di sejumlah wilayah, masyarakat masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar dan bahkan harus menggunakan jembatan darurat yang terbuat dari papan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Kondisi tersebut dinilai menjadi gambaran adanya kesenjangan antara potensi ekonomi daerah dengan manfaat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Wagub Kalbar menilai situasi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam memastikan pengelolaan SDA memberikan manfaat yang lebih adil bagi masyarakat dan daerah tempat sumber daya tersebut berada.

Menurutnya, semangat pemerataan kesejahteraan sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945 dan Sila Kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus diwujudkan secara nyata, bukan sekedar menjadi prinsip normatif.

Ia mengimbau Pemerintah Pusat dan para investor agar memperhatikan kepentingan daerah serta memastikan aktivitas investasi juga memberikan dampak positif terhadap masyarakat setempat. Pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan ekonomi masyarakat dinilai perlu berjalan seiring dengan pemanfaatan SDA.

Wagub juga mengingatkan bahwa ketimpangan yang terus terjadi berpotensi menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan pemerataan pembangunan dan distribusi manfaat SDA perlu ditangani secara serius agar tidak berkembang menjadi permasalahan sosial yang lebih besar.

Ia merasakan pengalaman di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Aceh dan Papua, sebagai pembelajaran mengenai pentingnya membangun keadilan, pemerataan, dan rasa memiliki terhadap pembangunan nasional.

Menurutnya, kekayaan alam yang dimiliki Kalimantan Barat seharusnya menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan justru memperlebar kemiskinan pembangunan.

Pemerintah daerah berharap pengelolaan SDA ke depan dapat dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan, kemiskinan, dan keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, potensi kekayaan alam Kalbar dapat benar-benar menjadi kekuatan untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.