Jakarta, Satuju.com — Berakhirnya masa kedinasan sebagai prajurit TNI tidak lantas membuat Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. H. Nazali Lempo, SH, MH, M.Tr.Opsla., CHRMP., berhenti mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.

Setelah sekitar 35 tahun menjalani pengabdian di lingkungan militer, Nazali memilih melanjutkan kiprahnya melalui organisasi masyarakat, bantuan hukum, kaderisasi kepemimpinan, hingga berbagai aktivitas sosial.

Bagi Nazali, purnatugas bukanlah akhir perjalanan pengabdian, melainkan perubahan medan untuk terus memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Purnatugas bukan berarti berhenti mengabdi. Kita memang selesai menjalankan tugas di lingkungan militer, tetapi pengabdian kepada negara dan bangsa harus tetap berjalan melalui bidang-bidang yang lain,” ujar Nazali kepada awak media, Sabtu (12/9/2026).

Semangat tersebut kemudian diwujudkan Nazali bersama sejumlah tokoh melalui pembentukan Forum Masyarakat Indonesia Emas. Dalam organisasi tersebut, ia menjalankan fungsi pengawasan sekaligus terlibat dalam berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di sejumlah daerah.

Menurut Nazali, organisasi masyarakat memiliki posisi strategi dalam kehidupan demokrasi. Ormas, kata dia, dapat menjadi jembatan yang menghubungkan aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput dengan pemerintah.

Namun, fungsi tersebut tidak seharusnya berhenti pada menyajikan aspirasi. Organisasi juga perlu menjadi ruang pembentukan kader yang memiliki karakter, moral, kemampuan kepemimpinan, serta pengalaman dalam mengelola persoalan publik.

“Organisasi harus menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dari bawah ke atas. Di sana kita juga membentuk calon-calon pemimpin daerah dan nasional agar memiliki karakter, moral, serta pengalaman berorganisasi,” katanya.

Dari Polisi Militer hingga Oditur Jenderal TNI

Pengabdian Nazali setelah purnatugas tidak terlepas dari pengalaman panjangnya di bidang penegakan hukum. Karier tersebut telah dibangun sejak jenjang awal di lingkungan Polisi Militer Angkatan Laut hingga kemudian dipercaya mengemban sejumlah tanggung jawab strategis.

Ketika berpangkat kapten menuju mayor, Nazali telah mendapat tanggung jawab komando di Tanjungpinang. Kariernya kemudian terus berkembang hingga menduduki berbagai posisi strategis dalam lingkungan Polisi Militer TNI.

Dalam perjalanan tersebut, Nazali pernah memimpin Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Ia kemudian menjalankan tugas pada tingkat Polisi Militer TNI yang mengoordinasikan unsur Polisi Militer Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sekaligus membangun sinergi dengan Divisi Propam Polri.

Kariernya di bidang penegakan hukum militer mencapai salah satu posisi tertinggi ketika dipercaya menjalankan tugas sebagai Oditur Jenderal TNI.

Posisi tersebut menempatkannya pada fungsi penuntutan tertinggi di lingkungan peradilan militer. Pengalaman itu sekaligus memperkaya pemahamannya terhadap persoalan hukum, disiplin institusi, dan tantangan penegakan aturan.

Bangun Kantor Hukum untuk Bantu Masyarakat

Memasuki kehidupan setelah kedinasan, Nazali mendirikan Nazali Lempo & Partners. Kantor hukum tersebut tidak hanya diarahkan untuk menjalankan praktik profesional, tetapi juga membuka akses keadilan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Gagasan tersebut lahir dari pengalamannya melihat bahwa persoalan biaya kerap menjadi hambatan bagi masyarakat kecil ketika berhadapan dengan proses hukum.

Menurut Nazali, masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum tidak selalu memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Karena itu, sejumlah perkara ditangani dengan memberikan pendampingan tanpa membebankan biaya operasional kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Masyarakat kecil sering kesulitan mencari keadilan. Karena itu, kami membentuk wadah agar mereka tetap memperoleh pembelaan dan pendampingan hukum,” ujarnya.

Soroti Integritas Penegak Hukum

Pengalaman puluhan tahun di bidang militer dan hukum juga membentuk pandangan kritis Nazali terhadap tantangan penegakan hukum di Indonesia.

Ketika namanya muncul dalam sejumlah pemberitaan sebagai salah satu figur yang berpeluang memimpin Kejaksaan Agung, Nazali menegaskan bahwa jabatan bukan sesuatu yang pernah dijadikan ambisi pribadi.

Setelah sekitar 35 tahun mengabdi dan memasuki masa purnatugas, ia mengaku secara pribadi merasa telah cukup menjalankan tanggung jawabnya. Namun, kondisi penegakan hukum nasional membuat dorongan untuk kembali memberikan kontribusi kepada negara muncul kembali.

“Saya sudah cukup lama mengabdi dan sebenarnya merasa sudah cukup. Namun, ketika melihat situasi penegakan hukum sekarang, ada panggilan untuk kembali memberikan sesuatu kepada bangsa dan negara,” ungkapnya.

Nazali menilai sejumlah institusi penegak hukum masih menjaga tantangan serius, terutama terkait dengan integritas, pengawasan, dan kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, reformasi hukum tidak akan menghasilkan perubahan berarti apabila pembenahan hanya dilakukan pada aspek struktur tanpa memperbaiki kualitas manusia yang menjalankan sistem tersebut.

Ia menggunakan perumpamaan sederhana untuk menggambarkan pentingnya integritas dalam proses pembenahan institusi.

“Kalau membersihkan menggunakan sapu yang kotor, bukan semakin bersih, tapi justru semakin kotor. Oleh karena itu, pembenahan harus dimulai dari integritas orang dan sistemnya,” tegas Nazali.

Tak Mengejar Jabatan, Siap Jika Negara Memberi Amanah

Meski namanya dikaitkan dengan kemungkinan memegang kembali tanggung jawab strategi di bidang penegakan hukum, Nazari mengaku tidak ingin memaksakan kehendak.

Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai masa depan pengabdiannya kepada Tuhan dan negara. Baginya, jabatan bukanlah sesuatu yang harus dikejar dengan berbagai cara.

"Saya selalu berdoa. Kalau amanah itu terbaik untuk saya, keluarga, bangsa, dan negara, saya siap. Kalau tidak, berarti itu bukan jalan terbaik," katanya.

Namun, jika negara memberikan kepercayaan, Nazali menyatakan siap menerima amanah tersebut dan menjalankannya dengan prinsip ketegasan, keadilan, serta penegakan hukum tanpa memandang bulu.

“Saya siap menindak setiap pelanggaran hukum secara tegas dan tanpa memandang bulu,” tegasnya.

Bagi Nazali, kewenangan negara bukanlah hak istimewa pribadi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Filosofi pengabdiannya bertumpu pada satu prinsip: bukan jabatan tujuan akhir. Kekuasaan dan kewenangan seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat penegakan hukum, membantu masyarakat mencapai keadilan, serta memastikan kekayaan negara dikelola untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Bagi seorang prajurit yang telah melewati puluhan tahun perjalanan pengabdian, purnatugas bukanlah garis finis. Kedinasan memang dapat berakhir, namun ketika bangsa dan negara memberikan kontribusi, Nazali Lempo menyatakan dirinya tetap siap berdiri dan mengambil bagian.