Satuju.com - Purbaya Yudhi Sadewa diganti dari kursi Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Ironisnya, ketika kabar pergantian itu muncul, Purbaya sedang berbicara di Gedung DPR/MPR Senayan mengenai surat utang pemerintah.

Di tengah rapat bersama DPD RI, seorang pimpinan tiba-tiba menyela dan menyampaikan bahwa ada telepon untuk Purbaya. Rapat kemudian diskors beberapa menit.

Tak lama setelah itu, suasana politik berubah. Di Istana, Presiden melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya.

Isi telepon yang diterima Purbaya belum diketahui secara pasti. Begitu pula alasan resmi pergantiannya belum dijelaskan secara terbuka.

Tetapi ada ironi yang sulit diabaikan.

Seorang bendahara negara sedang menjelaskan utang pemerintah ketika posisi politiknya justru berubah menjadi “utang pertanggungjawaban” yang belum diketahui siapa dan apa penyebabnya.

Purbaya sendiri mungkin belum mengetahui secara pasti apakah pergantian itu berkaitan dengan kinerja, perbedaan arah kebijakan, koordinasi pemerintahan, atau alasan lainnya.

Namun, satu bagian dari rekam jejaknya kembali menarik perhatian: cara Purbaya berbicara.

Ketika Menteri Mengaku “Kecele”

Purbaya bukan tipe pejabat yang selalu membungkus persoalan dengan bahasa birokrasi.

Pada 22 Juni 2026, ketika membahas pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), ia mengaku kecolongan. Bahkan, Purbaya menggunakan kata kecele.

Menurutnya, ia telah menolak pengadaan tersebut, tetapi barang tetap dibeli. Ia juga menyatakan telah menindak pihak Kementerian Keuangan yang meloloskan anggaran itu.

Kata kecele terdengar sederhana. Dalam percakapan sehari-hari, istilah itu mungkin biasa digunakan.

Tetapi ketika diucapkan Menteri Keuangan, maknanya berubah.

Pernyataan tersebut membuka ruang bagi publik untuk bertanya: bagaimana pengadaan bisa tetap berjalan setelah ditolak? Siapa yang meloloskan anggaran? Dan mengapa persoalan itu baru diketahui setelah proses berjalan?

Bahasa birokrasi biasanya akan menyebut kondisi semacam itu sebagai kelemahan mekanisme pengawasan.

Purbaya memilih kata yang lebih telanjang: kecele.

Kritik Anggaran MBG

Purbaya juga tidak berhenti pada persoalan pengadaan.

Pada 26 Juni 2026, saat membicarakan efisiensi anggaran MBG, ia mengatakan:

“Kalau saya maunya nol, tapi nggak bisa kan, (anggarannya) sudah keluar.”

Purbaya kemudian menegaskan bahwa program tersebut bagus dan pelaksanaannya perlu diperbaiki.

Secara fiskal, pernyataan tersebut dapat dipahami. Menteri Keuangan memang memiliki tanggung jawab memastikan penggunaan uang negara berjalan efisien.

Tetapi politik memiliki telinga yang berbeda dengan akuntansi.

Bagi seorang teknokrat, efisiensi anggaran adalah persoalan tata kelola. Bagi kepentingan politik, pernyataan yang sama dapat dibaca sebagai kritik terhadap skala, desain, atau pelaksanaan program prioritas pemerintah.

MBG bukan sekadar pos belanja.

Program tersebut merupakan salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo. Karena itu, setiap pernyataan mengenai anggaran MBG dengan mudah memperoleh dimensi politik.

“Banyak Kekurangan” dalam Pertanggungjawaban

Sorotan kembali muncul pada 12 Agustus 2026.

Purbaya menyatakan Kementerian Keuangan menemukan “banyak kekurangan” dalam pertanggungjawaban keuangan MBG di daerah.

Ia mengatakan temuan itu akan disampaikan kepada Badan Gizi Nasional untuk perbaikan.

Substansinya sebenarnya sederhana: program dengan anggaran besar membutuhkan pengawasan dan pertanggungjawaban yang ketat.

Namun, ketika pernyataan itu keluar dari Menteri Keuangan, publik mendapat gambaran bahwa program prioritas pemerintah masih menghadapi persoalan tata kelola di lapangan.

Purbaya tidak sedang mengatakan MBG harus dihentikan. Ia juga tidak menyatakan program tersebut buruk.

Sebaliknya, ia pernah mengatakan MBG bagus.

Yang dipersoalkannya adalah bagaimana uang negara digunakan dan dipertanggungjawabkan.

Di sinilah posisi Purbaya menjadi menarik.

Ia tampaknya melihat dirinya bukan hanya sebagai pejabat yang menyediakan uang untuk program pemerintah, tetapi juga sebagai penjaga agar uang tersebut digunakan sesuai aturan.

Bendahara dan Mikrofon

Persoalannya kemudian bukan lagi sekadar soal angka.

Purbaya memperlihatkan karakter seorang teknokrat yang relatif terbuka ketika menjelaskan persoalan fiskal. Tetapi dalam pemerintahan, keterbukaan seorang menteri tidak selalu berhenti sebagai informasi teknis.

Setiap kalimat dapat menjadi pesan politik.

Apalagi ketika yang dibicarakan adalah program unggulan Presiden.

MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan bagian dari agenda penting pemerintahan Prabowo. Kritik mengenai efisiensi, pertanggungjawaban, ataupun kelemahan pelaksanaan karena itu mudah dibaca lebih luas daripada maksud teknisnya.

Apakah Purbaya menentang MBG?

Tidak ada bukti yang menunjukkan demikian.

Apakah ia menolak KDMP?

Juga tidak ada bukti demikian.

Yang terlihat dari pernyataannya justru upaya menjaga agar program pemerintah tidak berubah menjadi beban fiskal yang sulit dikendalikan.

Tetapi membela tujuan sebuah program tidak sama dengan membenarkan seluruh pelaksanaannya.

Dan di situlah seorang Menteri Keuangan bisa menjadi suara yang tidak selalu nyaman didengar.

Terlalu Jujur atau Kurang Koordinasi?

Purbaya tidak bisa disebut salah hanya karena berbicara terbuka.

Pemerintahan yang sehat justru membutuhkan pejabat yang berani mengatakan ketika pengawasan lemah, prosedur bermasalah, atau anggaran perlu diefisienkan.

Namun, keterbukaan membutuhkan disiplin.

Data harus tepat. Konteks harus lengkap. Kritik terhadap lembaga lain harus terkoordinasi. Dan seorang menteri harus memahami bahwa satu kalimat yang diucapkan di depan publik dapat memiliki dampak politik jauh lebih besar daripada persoalan teknis yang sedang dibahas.

Dalam kasus Purbaya, gaya komunikasinya menjadi semakin menarik setelah ia dicopot.

Tetapi satu hal harus ditegaskan: belum ada penjelasan resmi yang menyatakan Purbaya diganti karena terlalu banyak bicara.

Tidak ada pula bukti publik bahwa Presiden Prabowo menggantinya karena pernyataan tertentu mengenai MBG, KDMP, atau program pemerintah lainnya.

Karena itu, menghubungkan langsung pergantian Purbaya dengan gaya bicaranya masih merupakan dugaan, bukan fakta.

Namun, pertanyaan tersebut tetap sah.

Sebab pejabat publik tidak hanya dinilai dari keputusan yang dibuat, tetapi juga dari cara keputusan dan persoalan pemerintah dikomunikasikan kepada masyarakat.

Jika akhirnya terbukti gaya komunikasi ikut memengaruhi nasib politik Purbaya, persoalannya mungkin bukan karena ia terlalu jujur.

Bisa jadi masalahnya terletak pada cara menyampaikan kejujuran itu dalam pemerintahan yang membutuhkan keseragaman pesan.

Purbaya mungkin kehilangan kursinya karena berbagai alasan yang belum diketahui publik.

Tetapi kisahnya meninggalkan satu pertanyaan yang lebih besar: seberapa jauh seorang bendahara negara boleh berbicara ketika yang dibicarakannya adalah uang rakyat sekaligus program politik pemerintah?

Sebab dalam pemerintahan, ada kalanya seseorang masih memegang mikrofon ketika kekuasaan sudah mulai memindahkan kursinya.

Dan mungkin di situlah ironi Purbaya: ketika seorang bendahara terlalu banyak bicara tentang uang, publik bukan hanya mendengar angka. Publik juga mulai mendengar suara politik di baliknya.

Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 15/9/2026