Tangerang, Satuju.com — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan penerapan kecerdasan buatan atau kecerdasan buatan (AI) di dunia kerja harus tetap berorientasi pada manusia. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat daya saing tenaga kerja nasional.

Hal itu disampaikan Yassierli saat menjadi pembicara dalam Indonesia Human Capital and Beyond Summit 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (15/9/2026).

Yassierli mengatakan, sektor yang memiliki tingkat pemanfaatan AI yang tinggi cenderung menunjukkan produktivitas pertumbuhan lebih cepat dibandingkan sektor dengan tingkat penggunaan AI yang rendah.

Namun, menurutnya, tingginya penerapan AI tidak otomatis berarti pengurangan jumlah energi kerja secara drastis. Sebaliknya, perkembangan teknologi dapat membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan kebutuhan terhadap kompetensi tertentu.

Oleh karena itu, pekerja dituntut tidak hanya menguasai keahlian sesuai bidangnya, tetapi juga mampu memanfaatkan AI untuk menunjang pekerjaan.

“Adopsi AI tidak sebatas merekrut tenaga ahli atau menjadikan AI sekadar asisten digital,” kata Yassierli.

Ia menjelaskan, penerapan AI sangat ditentukan oleh bagaimana perusahaan membenahi proses kerja. Penggunaan AI sebatas sebagai asisten operasional rata-rata hanya mampu meningkatkan produktivitas sekitar 5 persen.

Angka tersebut, kata Yassierli, dapat meningkat signifikan apabila perusahaan melakukan perubahan yang lebih mendasar. Perancangan ulang alur kerja dan standar operasional prosedur (SOP), yang dibarengi dengan peningkatan keterampilan pekerja, berpotensi mendorong produktivitas hingga 30–40 persen.

“Oleh karena itu, transformasi teknologi perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi penguatan daya saing sekaligus pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Banyak Perusahaan yang Belum Merasakan Manfaat AI

Yassierli juga mengungkapkan hasil studi Boston Consulting Group (BCG) terhadap 1.250 perusahaan. Dari kajian tersebut, sekitar 60 persen perusahaan yang tergolong sebagai pelopor dalam pemanfaatan AI belum merasakan manfaat bisnis yang signifikan.

Menurutnya, kondisi tersebut salah satunya disebabkan oleh kesalahan dalam strategi penerapan AI. Teknologi tidak cukup hanya dihadirkan dan digunakan dalam aktivitas operasional tanpa diikuti perubahan proses kerja dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Oleh karena itu, penerapan AI perlu ditempatkan dalam kerangka transformasi yang lebih luas agar teknologi benar-benar memberikan dampak terhadap produktivitas dan daya saing perusahaan.

Kemnaker Dorong Empat Prinsip Penerapan AI

Dalam menghadapi perubahan kerja dunia akibat perkembangan AI, Kemnaker mendorong penerapan teknologi berdasarkan empat prinsip utama.

Pertama, AI harus digunakan untuk memperkuat kemampuan manusia, bukan semata-mata menggantikan pekerja.

Kedua, penerapan AI perlu dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pekerja serta serikat pekerja atau serikat buruh.

Ketiga, keputusan yang dihasilkan atau dipengaruhi AI dan berdampak terhadap hak, keselamatan, serta kesempatan kerja tetap harus berada dalam pengawasan manusia.

Keempat, penerapan AI harus memastikan tidak ada pekerja yang tertinggal atau tidak ada seorang pun yang tertinggal. Prinsip ini juga mencakup pekerja senior yang membutuhkan peningkatan dan penyesuaian keterampilan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi.

Untuk mendukung penerapan AI yang bertanggung jawab, Kemnaker menyiapkan sejumlah langkah. Di antaranya menjalankan proyek percontohan produktivitas berbasis AI, menyusun panduan penerapan resmi AI di tempat kerja, serta membangun wadah kolaborasi antar perusahaan untuk menyebarkan pengetahuan dan pengalaman.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah ingin memastikan transformasi berbasis AI tidak hanya menghasilkan efisiensi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang mampu meningkatkan kompetensi dan produktivitas pekerja secara berkelanjutan.