BANGKINANG, Satuju.com - Sekretariat HMI-KAHMI Kampar disebut telah dikosongkan dari lokasi sebelumnya. Di tengah persoalan itu, pernyataan Wakil Bupati Kampar tentang keterbukaan ruang komunikasi bagi mahasiswa kembali menjadi sorotan.

Kader HMI Kampar, Dimas, mempertanyakan kebijakan pengosongan sekretariat tersebut. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Kampar menjelaskan dasar kebijakan sekaligus memastikan ada atau tidaknya tempat pengganti bagi HMI dan KAHMI.

“Hingga kini, muncul pertanyaan di tengah kader dan alumni HMI Kampar: Jika sekretariat lama harus dikosongkan untuk kepentingan pemerintah daerah, ke mana HMI dan KAHMI harus menjalankan aktivitas organisasinya?,” kata Dimas kepada wartawan, Senin (21/9/2026).

Persoalan ini menjadi perhatian karena sekretariat selama ini menjadi salah satu ruang HMI dan KAHMI menjalankan kegiatan organisasi, mulai dari pembinaan kader, diskusi intelektual hingga aktivitas sosial.

Dimas kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan pernyataan Wakil Bupati Kampar dalam audiensi HMI Komisariat Lafran Pane pada Mei 2025. Saat itu, Wakil Bupati menyebut pemerintah daerah membuka ruang bagi mahasiswa untuk berdiskusi, memberikan masukan, dan berkontribusi dalam pembangunan Kampar.

“Pemerintah Kabupaten Kampar sendiri sebelumnya pernah menyatakan pentingnya ruang komunikasi dengan HMI. Dalam audiensi HMI Komisariat Lafran Pane pada Mei 2025, Wakil Bupati Kampar menyebut pemerintah daerah membuka ruang bagi mahasiswa untuk berdiskusi, memberikan masukan dan turut berkontribusi dalam pembangunan Kampar. Karena itu, persoalan sekretariat ini layak mendapat penjelasan terbuka dari Pemkab Kampar,” jelas Dimas.

Kini, kata-kata tentang ruang komunikasi itu berhadapan dengan persoalan yang lebih konkret: ruang sekretariat HMI-KAHMI disebut harus dikosongkan.

Dimas meminta Pemkab Kampar menjelaskan apakah pengosongan tersebut merupakan bagian dari penataan aset atau kebijakan lain. Ia juga mempertanyakan apakah pemerintah telah menyediakan tempat pengganti.

“Pertanyaan tersebut penting dijawab agar tidak muncul kesan bahwa organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan hanya dibutuhkan ketika pemerintah membutuhkan dukungan, tetapi kehilangan ruang ketika menyampaikan aspirasi,” tukasnya.

Menurut Dimas, Pemkab Kampar perlu membuka status aset, dasar kebijakan pengosongan, serta solusi bagi keberlangsungan kegiatan HMI dan KAHMI.

“Jangan sampai sekretariat digusur, tetapi solusi tidak diberikan.

Organisasi boleh berpindah tempat, tetapi ruang bagi mahasiswa dan alumni untuk berdiskusi, berkaderisasi dan menyampaikan gagasan untuk Kampar jangan sampai ikut digusur,” tegas Kader HMI.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemkab Kampar belum memberikan penjelasan mengenai status sekretariat, dasar pengosongan, dan kepastian tempat pengganti bagi HMI-KAHMI.