OPINI

Oleh: Zulfandi, S.Sos.

Demisioner Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Siak–Bengkalis (IPMKS-B)

Satuju.com - Investasi Rp1,6 triliun di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), Kabupaten Siak, seharusnya menjadi kabar baik bagi masyarakat pesisir. Rencana PT Oriental Resources Indonesia (ORI) menyerap 700 tenaga kerja membuka harapan baru bagi anak muda yang selama ini menanti kesempatan bekerja di tanah kelahirannya sendiri.

Namun, investasi besar tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Pertanyaan mendasarnya sederhana: siapa yang akan menikmati manfaat pembangunan itu?

Sebagai putra pesisir Sungai Apit dan bagian dari gerakan mahasiswa Siak–Bengkalis, saya memandang investasi ini sebagai peluang sekaligus ujian. Kita mendukung pembangunan, tetapi tidak boleh menutup mata terhadap persoalan lama: masyarakat lokal berisiko hanya menjadi penonton ketika peluang ekonomi datang ke daerahnya sendiri.

**Opini ini menegaskan satu hal: investasi KITB harus menjamin kesempatan yang nyata bagi anak Siak, bukan sekadar menjanjikan angka-angka besar.**

KITB bukan proyek yang baru dikenal masyarakat. Selama bertahun-tahun, kawasan ini membawa harapan tentang masa depan ekonomi Siak. Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari nilai investasi, fasilitas yang berdiri, atau aktivitas kendaraan proyek.

Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak anak Siak mendapatkan pekerjaan, berapa banyak yang memperoleh keterampilan industri, dan berapa banyak usaha masyarakat yang tumbuh bersama kawasan tersebut.

Kita tidak boleh silau oleh angka triliunan rupiah, tetapi lupa menghitung manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.

Jika tenaga kerja lokal belum memenuhi kualifikasi industri, pemerintah dan perusahaan semestinya menjadikan kondisi itu sebagai alasan untuk memperkuat pelatihan. Jangan sampai keterbatasan kompetensi terus menjadi alasan untuk mendatangkan pekerja dari luar, sementara anak-anak Siak tidak memperoleh kesempatan mempersiapkan diri.

Pernyataan Bupati Siak Afni Zulkifli pada 7 Oktober 2025 di Langkai patut menjadi pegangan bersama:

"Saya tidak mau hanya gunting pita, prioritaskan anak muda Siak."

Bagi saya, pernyataan itu tidak boleh berhenti sebagai kalimat yang terdengar tegas dalam sebuah acara. Ia harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur, terbuka, dan dapat diawasi masyarakat.

Perusahaan perlu membuka informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja, persyaratan setiap posisi, jadwal rekrutmen, dan mekanisme seleksi. Informasi tersebut juga harus menjangkau masyarakat kampung, termasuk mereka yang tidak memiliki akses memadai terhadap portal lowongan kerja daring.

Pemerintah daerah pun harus memastikan anak muda tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bersaing.

Pelatihan pengelasan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengoperasian forklift, serta kelistrikan industri dapat menjadi langkah awal. Program itu perlu dirancang bersama perusahaan, pemerintah, dan lembaga pelatihan, dengan mempertimbangkan kebutuhan pekerjaan yang benar-benar tersedia.

Pelatihan seharusnya dimulai sebelum kebutuhan tenaga kerja dipenuhi. Jangan menunggu industri berjalan, pekerja dari luar masuk, kemudian masyarakat lokal baru diberi tahu bahwa mereka belum siap.

Selain pelatihan, gagasan kuota afirmasi minimal 40 persen bagi tenaga kerja lokal layak dibahas secara terbuka. Usulan tersebut perlu dikaji berdasarkan kebutuhan industri, ketentuan hukum, dan kesiapan tenaga kerja. Jika disepakati, komitmennya harus tertulis dan pelaksanaannya dapat dievaluasi.

Saya juga berpandangan bahwa manfaat KITB tidak boleh hanya berputar di dalam kawasan. UMKM Sungai Apit harus mendapat peluang menjadi pemasok makanan, logistik, dan kebutuhan operasional lain sesuai kapasitas mereka. Program tanggung jawab sosial perusahaan harus diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar kegiatan administratif.

Pembangunan kawasan industri juga perlu disertai pengawasan terhadap dampak lingkungan dan infrastruktur. Kondisi jalan kabupaten, keberlanjutan mangrove, dan kehidupan ekonomi masyarakat pesisir harus menjadi bagian dari evaluasi pembangunan.

Tentu, dampak tertentu harus dibuktikan melalui data dan pemeriksaan yang memadai. Namun, kepentingan masyarakat memberi alasan kuat bagi pemerintah dan perusahaan untuk membuka ruang evaluasi secara transparan.

Saya tidak sedang mengajak masyarakat menolak investasi. Sebaliknya, saya ingin investasi ini berhasil dengan ukuran yang lebih adil. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh modal yang masuk, tetapi juga oleh pekerjaan yang tercipta, keterampilan yang berkembang, usaha lokal yang bertahan, dan lingkungan yang tetap terjaga.

Karena itu, saya mendesak pemerintah daerah, PT ORI, dan pengelola KITB membuka dialog dengan pemuda dan masyarakat Sungai Apit. Dalam 30 hari ke depan, kami menuntut adanya audiensi terbuka dan kejelasan langkah awal program pelatihan bagi pemuda di sekitar kawasan.

Jika tuntutan itu tidak mendapat tanggapan, kami akan mengonsolidasikan kelompok pemuda untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan damai. Ini bukan ancaman terhadap investasi, melainkan upaya memastikan bahwa pembangunan tidak berjalan tanpa mendengar suara masyarakat yang terdampak.

Siak membutuhkan masa depan ekonomi yang tidak selamanya bergantung pada minyak dan gas bumi. KITB dapat menjadi salah satu jalan menuju masa depan itu. Namun, masa depan tersebut akan kehilangan makna apabila generasi muda setempat tidak memperoleh tempat di dalamnya.

Jangan sampai Siak kaya investasi, tetapi miskin kesempatan bagi anak negerinya sendiri.

**Rp1,6 triliun adalah peluang, sedangkan 700 tenaga kerja adalah rencana yang harus dikawal realisasinya.** Keduanya tidak boleh sekadar menjadi angka dalam pengumuman investasi. Manfaatnya harus dapat dirasakan masyarakat.

Catatan dosa lama harus menjadi pelajaran, bukan warisan yang terus diulang. KITB tidak boleh hanya menjadi simbol masuknya modal. Kawasan ini harus membuka jalan bagi anak-anak Siak untuk bekerja, berkembang, dan membangun masa depan di tanah kelahiran mereka sendiri.

Kami mendukung investasi. Kami mendukung pembangunan. Namun, kami menolak jika anak-anak Siak hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.

Penulis adalah Demisioner Ketua Umum IPMKS-B dan putra pesisir Sungai Apit, Kabupaten Siak.