JAKARTA, Satuju.com – Proyek digitalisasi SPBU Pertamina yang dirancang untuk meningkatkan transparansi pengelolaan bahan bakar minyak (BBM) justru terseret dugaan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kerugian keuangan negara mencapai Rp322,18 miliar dalam pengadaan perangkat teknologi periode 2018–2023.

Angka tersebut berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyidik menemukan indikasi pengondisian pengadaan melalui rantai yang berlapis hingga tiga sampai lima tingkat.

Praktik tersebut diduga membuka ruang kemahalan harga dalam pengadaan perangkat digitalisasi SPBU milik PT Pertamina (Persero).

KPK mengidentifikasi dua komponen utama yang menyebabkan kerugian negara. Pertama, pengadaan sistem Automatic Tank Gauge (ATG), yakni perangkat untuk memantau volume BBM di dalam tangki, dengan kerugian mencapai Rp193,75 miliar.

Kedua, pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) yang menimbulkan kerugian sekitar Rp128,42 miliar. Selain kemahalan harga, perangkat tersebut diduga mengalami perubahan sehingga spesifikasinya tidak sesuai dengan standar yang disepakati.

Temuan ini memperlihatkan persoalan serius dalam tata kelola pengadaan proyek teknologi di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN).

Tiga Tersangka Ditahan KPK

Dalam perkembangan penyidikan, KPK menahan tiga tersangka pada 4 Agustus 2026.

Ketiganya adalah Elvizar, Direktur PT Pasifik Cipta Solusi; Dian Rachmawan, mantan Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom periode 2017–2019; serta Weriza, mantan Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom periode 2012–2020.

Penyidikan perkara ini telah berjalan sejak September 2024. KPK kemudian menelusuri proses pengadaan, hubungan antarpihak, hingga dugaan aliran dana yang berkaitan dengan proyek tersebut.

Langkah penyidik berlanjut pada Senin (9/11/2026) melalui pemeriksaan dua saksi, yakni AS, mantan Head of Unit Outbound Purchasing PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma), dan RG, pensiunan PT PINS Indonesia.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pemeriksaan tersebut untuk mendalami mekanisme pengadaan perangkat EDC dan ATG.

"Penyidik memperdalam terkait proses pengadaan digitalisasi SPBU, baik untuk item EDC (electronic data capture) maupun ATG (automatic tank gauge)," demikian keterangan KPK sebagaimana diberitakan ANTARA.

Uang Rp2 Miliar Ikut Ditelusuri

Selain memeriksa saksi dari lingkungan Telkom Group, KPK juga menelusuri aliran uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Penyidik mengungkapkan adanya uang senilai Rp2 miliar dari saksi berinisial BR yang telah disita dalam proses penyidikan.

BR merupakan Bobby Rasyidin, yang saat ini menjabat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero). Sebelum menjabat di KAI, Bobby merupakan Direktur Utama PT Len Industri periode 2021–2025.

KPK menjelaskan uang tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Penyitaan telah dilakukan sejak Agustus 2025, bukan baru pada November 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Bobby bersikap kooperatif dengan mengembalikan uang tersebut. Penyidik selanjutnya mendalami hubungan uang itu dengan perkara yang sedang diusut.

KPK juga menegaskan pemeriksaan dan penyitaan tersebut berkaitan dengan peristiwa pada periode 2018–2023, bukan dalam kapasitas Bobby sebagai Direktur Utama KAI. ANTARA News +2

Pengawasan BUMN Dipertanyakan

Kasus ini membuka kembali pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan proyek strategis di lingkungan BUMN.

Proyek digitalisasi semestinya menjadi instrumen untuk memperkuat transparansi, meningkatkan akurasi transaksi, serta mencegah kebocoran pengelolaan BBM.

Namun, ketika proses pengadaan teknologinya sendiri diduga bermasalah, tujuan modernisasi tersebut justru berhadapan dengan persoalan tata kelola.

Rantai pengadaan hingga lima tingkat, kemahalan harga perangkat, serta dugaan perubahan spesifikasi menjadi persoalan yang perlu diungkap secara menyeluruh.

Publik kini menunggu sejauh mana KPK mampu menelusuri pihak-pihak yang diduga mengatur proses pengadaan dan menikmati keuntungan dari proyek tersebut.

Pengusutan juga perlu menjawab bagaimana mekanisme pengawasan internal dan audit perusahaan berjalan ketika proyek bernilai besar itu dilaksanakan.

Dengan kerugian negara mencapai Rp322,18 miliar, perkara ini bukan sekadar persoalan pengadaan perangkat teknologi. Kasus tersebut menjadi ujian bagi akuntabilitas pengelolaan BUMN sekaligus komitmen pemberantasan korupsi.

KPK diharapkan mengusut perkara ini secara tuntas, berdasarkan alat bukti, tanpa berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.