Data Pendidikan DPR Jomplang: BPS Catat 211 Kosong, KPU Ungkap 191 Lulusan SMA

Poto Ai hanya ilustrasi: IJAZAH BUKA KE PUBLIK.(poto/ist/Lhynaa Marlinaa)

JAKARTA, Satuju.com – Data pendidikan anggota DPR RI menjadi sorotan setelah muncul perbedaan mencolok antara publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 dan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) per Desember 2025. BPS mencatat 211 dari 580 legislator tidak menyebutkan latar belakang pendidikan, sedangkan KPU kemudian mengungkap 191 anggota DPR berpendidikan terakhir SMA.

Perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan riwayat pendidikan para wakil rakyat, sekaligus mekanisme pendataan dan verifikasi dokumen pencalonan anggota legislatif.

Persoalan ini semakin menarik perhatian setelah muncul petisi yang mendesak keterbukaan dokumen pendidikan seluruh 580 anggota DPR RI.

Di tengah tuntutan transparansi tersebut, publik membutuhkan penjelasan yang terang mengenai bagaimana data pendidikan para legislator dikumpulkan, diperiksa, dan dipublikasikan oleh lembaga negara.

BPS Catat 211 Anggota DPR Tidak Menyebutkan Pendidikan

Dalam publikasi Statistik Politik 2024 yang dirilis pada 16 Desember 2024, BPS menyajikan data pendidikan 580 anggota DPR RI hasil Pemilu 2024.

Berdasarkan publikasi tersebut, sebanyak 211 anggota DPR atau sekitar 36,38 persen tidak menyebutkan latar belakang pendidikan.

Sementara itu, 63 anggota tercatat berpendidikan SMA atau sederajat, tiga orang D3, 155 orang S1, 119 orang S2, dan 29 orang S3.

Data tersebut menunjukkan adanya bagian cukup besar dari komposisi pendidikan anggota DPR yang tidak tercantum dalam publikasi statistik BPS.

Namun, perlu ditegaskan bahwa kategori tidak menyebutkan pendidikan tidak berarti seseorang tidak memiliki ijazah ataupun menggunakan dokumen pendidikan bermasalah.

Fakta yang tercatat adalah informasi pendidikan 211 anggota tersebut tidak tercantum dalam publikasi BPS.

Meski demikian, kondisi itu tetap membutuhkan penjelasan karena menyangkut keterbukaan informasi mengenai para pejabat publik.

KPU Ungkap 191 Anggota DPR Lulusan SMA

Perkembangan berikutnya muncul dari keterangan Komisioner KPU Idham Kholik pada 17 November 2026.

Berdasarkan data pendidikan anggota DPR yang bersumber dari rekapitulasi Penggantian Antarwaktu (PAW) per Desember 2025, KPU menyebut seluruh 580 anggota DPR telah tercatat berdasarkan jenjang pendidikan.

Rinciannya, 191 orang berpendidikan SMA atau sederajat, satu orang D3, 146 orang S1, 168 orang S2, dan 74 orang S3.

Komposisi tersebut berbeda dengan publikasi BPS 2024, baik pada jumlah lulusan SMA maupun jenjang pendidikan lainnya.

Idham Kholik juga menyampaikan:

"Semua caleg yang didaftarkan oleh partai politik dan ditetapkan dalam (daftar calon tetap) DCT telah memenuhi syarat minimal pendidikan,"

Pernyataan tersebut menegaskan posisi KPU bahwa seluruh calon anggota legislatif yang ditetapkan dalam daftar calon tetap telah memenuhi persyaratan pendidikan minimal.

Namun, penjelasan mengenai terpenuhinya persyaratan pencalonan belum sepenuhnya menjawab pertanyaan publik mengenai perbedaan data BPS dan KPU.

Perlu ada penjelasan lebih lanjut mengenai sumber data, waktu pemutakhiran, metode pendataan, serta alasan terjadinya perubahan komposisi pendidikan tersebut.

Perbedaan Data Jangan Dibiarkan Menjadi Tanda Tanya

Jika dibandingkan, publikasi BPS 2024 mencatat 63 anggota DPR berpendidikan SMA dan 211 lainnya tidak menyebutkan pendidikan.

Sementara itu, data KPU per Desember 2025 menyebut 191 anggota DPR berpendidikan SMA dan seluruh 580 anggota telah masuk dalam rekapitulasi pendidikan.

Perbedaan ini tidak serta-merta membuktikan bahwa 211 anggota yang sebelumnya tidak tercantum dalam publikasi BPS merupakan orang-orang yang kemudian masuk kategori lulusan SMA.

Kedua data tersebut memiliki periode dan basis penyajian yang perlu diperiksa lebih lanjut.

Karena itu, KPU perlu membuka penjelasan mengenai apakah perubahan angka tersebut berasal dari pembaruan data pencalonan, perubahan komposisi anggota melalui PAW, atau perbedaan metode pencatatan.

Transparansi diperlukan agar masyarakat tidak membangun kesimpulan berdasarkan angka yang belum sepenuhnya dapat dibandingkan.

Mekanisme Verifikasi Ijazah KPU Ikut Dipertanyakan

Selain perbedaan data, mekanisme verifikasi dokumen pendidikan calon anggota legislatif juga menjadi perhatian.

Salah satu ketentuan yang perlu dijelaskan adalah Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 yang menjadi bagian dari pedoman teknis pencalonan anggota DPR dan DPRD.

Dalam kritik yang berkembang, proses pemeriksaan dokumen administrasi dinilai perlu diperkuat dengan verifikasi faktual kepada institusi pendidikan penerbit ijazah.

Sebab, pemeriksaan kelengkapan dokumen berbeda dengan memastikan keabsahan dokumen yang digunakan calon legislator.

Publik berhak mengetahui bagaimana KPU memastikan bahwa persyaratan pendidikan para calon benar-benar terpenuhi sesuai ketentuan.

Terlebih, persyaratan pendidikan minimal anggota DPR telah diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketentuan tersebut mensyaratkan calon anggota DPR memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk pendidikan lain yang sederajat.

Dengan demikian, persoalan verifikasi bukan sekadar urusan kelengkapan administrasi, melainkan bagian dari upaya menjaga integritas proses pemilu.

Privasi dan Transparansi Harus Ditempatkan Secara Proporsional

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah keterbukaan riwayat hidup calon legislatif melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

Dalam mekanisme publikasi riwayat hidup, terdapat pilihan bagi calon untuk tidak memublikasikan informasi tertentu.

Pilihan tersebut berkaitan dengan perlindungan informasi pribadi. Namun, ketika menyangkut persyaratan pencalonan pejabat publik, masyarakat juga memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah ketentuan hukum telah dipenuhi.

Karena itu, perlindungan privasi tidak semestinya dijadikan alasan untuk menghindari penjelasan mengenai proses verifikasi persyaratan pencalonan.

Keterbukaan tidak harus berarti seluruh data pribadi diumbar. KPU tetap dapat memberikan informasi yang relevan mengenai hasil pemeriksaan dan pemenuhan persyaratan pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

DPR dan KPU Jangan Saling Melempar Tanggung Jawab

Ketika persoalan ini mencuat, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengarahkan masyarakat untuk menelusuri persoalan tersebut melalui KPU.

Di sisi lain, KPU menyatakan seluruh anggota DPR telah memenuhi persyaratan pendidikan minimal.

Namun, publik tidak hanya membutuhkan pernyataan bahwa seluruh persyaratan telah dipenuhi. Masyarakat juga membutuhkan penjelasan mengenai bagaimana pemeriksaan dilakukan dan mengapa data yang dipublikasikan BPS berbeda dengan rekapitulasi KPU.

KPU perlu menjelaskan mekanisme verifikasi dan pemutakhiran data pendidikan. Sementara DPR perlu menunjukkan komitmen terhadap transparansi serta akuntabilitas para anggotanya.

Jangan sampai persoalan yang seharusnya dapat dijelaskan melalui keterbukaan data justru berkembang menjadi saling lempar tanggung jawab antar lembaga.

Transparansi Menjadi Ukuran Kepercayaan Publik

DPR merupakan lembaga perwakilan yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang, menyusun anggaran, dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Karena itu, keterbukaan mengenai rekam jejak para anggotanya merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Publik tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Masyarakat hanya membutuhkan kepastian bahwa seluruh persyaratan pencalonan telah diperiksa secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perbedaan data BPS dan KPU semestinya menjadi momentum bagi kedua lembaga untuk melakukan pencocokan dan memberikan penjelasan secara terbuka.

Sebab, persoalan ini bukan semata-mata tentang berapa banyak anggota DPR yang lulusan SMA, sarjana, magister, atau doktor.

Lebih mendasar dari itu, masyarakat ingin memastikan bahwa lembaga yang membuat aturan bagi seluruh rakyat juga bersedia mempertanggungjawabkan proses dan persyaratan yang mengantarkan para anggotanya ke kursi kekuasaan.

Dalam demokrasi, transparansi bukan ancaman bagi pejabat publik. Justru keterbukaan merupakan salah satu fondasi untuk mempertahankan kepercayaan rakyat.

Hak Jawab dan Ruang Klarifikasi

Redaksi Satuju.com membuka ruang seluas-luasnya bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pusat Statistik (BPS), pimpinan DPR RI, maupun pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi, koreksi, dan hak jawab atas pemberitaan ini.

Secara khusus, Redaksi mengharapkan penjelasan KPU RI mengenai perbedaan data pendidikan 580 anggota DPR dalam publikasi BPS 2024 dengan rekapitulasi KPU per Desember 2025, termasuk mekanisme verifikasi dokumen pendidikan dan dasar pemutakhiran data tersebut.

Redaksi juga memberikan kesempatan kepada pimpinan DPR RI maupun anggota DPR yang berkepentingan untuk menyampaikan penjelasan terkait keterbukaan informasi riwayat pendidikan para legislator.

Setiap tanggapan, dokumen pendukung, maupun hak jawab yang disampaikan akan dihormati dan dipublikasikan secara proporsional sesuai ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya ijazah palsu atau pelanggaran persyaratan pendidikan oleh anggota DPR RI, melainkan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Ikuti saluran WhatsApp SATUJU untuk mendapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol bel.