PEKANBARU - Dalam mendukung peningkatan Pelayanan Pengadilan Negeri Pekanbaru PJ. Walikota Pekanbaru, Muflihun dan Kepala PN Kota Pekanbaru Dahlan SH., MH. Lakukan penandatanganan MoU bersama Pemko Pekanbaru di Mall Pelayanan Pekanbaru (MPP) bilangan  Jalan Sudirman,  Selasa (12/07/2022). 

Pj. Walikota Muflihun hadir bersama Kepala Pengadilan Negri Pekanbaru Dahlan S.H., M.H., Waka PN Pekanbaru Effendi S.H., Humas PN Andri Simbolon, DR Salomo Ginting S.H., M.H., Asst. I Syofaisal, Kadis DPM PTSP Akmal Khairi, Kabid dan Kasi DPM PTSP, satpol PP Iwan Simatupang serta Kadis Disdukcapil Irma Nasution. 

Dalam sambutanya KPN Pekanbaru Dahlan menyampaikan bahwa  tenant Pengadilan Negeri Pekanbaru yang akan di buka di MPP agar memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan secara prima. 

“Kami ada sistem namanya e-court yang terkoneksi langsung ke PN Pekanbaru  bentuk  pelayanannya adalah pendaftaran perkara bisa disini sekaligus untuk pembayaran bsa dilakukan disini”, kata DR. Dahlan S.H., M.H.. 

“Ada dua orang  pegawai yang nantinya akan bertugas di tenant PN ini dan jam kerjanya tidak full day hanya setengah hari saja, alasanya karna setengah hari lagi gunanya untuk melaporkan kegiatan dari pagi hingga siang hari di setiap harinya”, jelasnya lagi. 

“Tentu saja kami mohon petunjuk kepada Pj. Walikota agar kinerja PN Pengadilan lebih prima“, ujar Ketua PN Pekanbaru. 

Pj. Walikota Muflihun menyampaikan bahwa  DPM PTSP ini bertujuan agar percepatan pembangunan, dan menghindari pungli-pungli dalam membantu melayani kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru. 

“Konsep awal dari MPP merupakan pelayanan jadi kita ucapkan selamat bergabung bagi Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan ketersediaan tenant Pelayanan di MPP tentunya bertujuan mempermudah melayani masyarakat  sesuai kebutuhannya",sampai Muflihun yang sebelumnya menjabat sebagai  Sekwan DPRD Riau. 

“Diharapkan juga dengan adanya MPP menghindari adanya pungutan-pungutan liar yang tidak sesuai”,tutup Pj. Walikota. 

Sekedar informasi  Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru ini telah diresmikan sekitar tiga tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 06 Maret  2019 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Syafrudin Msi.

(Tet/Arya)