PEKANBARU, Satuju.com - Menanggapi isu yang tengah beredar terkait permasalahan yang terjadi pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau Periode 2021-2024. Mulai dari Pemberian gaji pada Komisioner yang bisa dikatakan Jarang Masuk kerja dan terlilit hutang.

Rezki Nur Ichsan yang juga aktivis Mahasiswa ini menyoroti adanya kejanggalan dari lembaga KPID Riau, Komisi 1 DPRD Provinsi Riau perlu mengevaluasi secara Komprehensif atas kinerja lembaga KPID Riau termasuk para komisioner dan perangkat pendukung pelaksana teknis dan atau jajaran staf KPID Riau.

Rezki Sangat menyayangkan adanya muncul pemberitaan yang menyangkut Komisioner KPID Riau yang terlilit utang dan jarang masuk kantor. yang disayangkan itu adalah ketika tak masuk kantor akan tetapi tetap menerima gaji, Hal ini patut dipertanyakan. "Karena mereka dipilih bukan untuk duduk-duduk ngopi, melainkan ada tugas dan kewajiban yang harus di pertanggung jawabkan kepada publik secara transparan," jelasnya. 

Sebagai lembaga yang didanai oleh APBD KPID Riau ini harusnya bisa lebih banyak melakukan koordinasi kegiatan dan inovasi pengawasan lembaga penyiaran publik. Pada kenyataannya jangankan berbicara terkait dampak program yang baik. mengurusi satu anggota saja tak tuntas. Artinya peristiwa ini menggambarkan bahwa Kondisi Internal lembaga KPID sedang mengalami masalah yang serius.

Oleh karena itu Saya meminta dan mendesak dan meminta Komisi 1 untuk mengevaluasi seluruh kinerja dari KPID serta melibatkan BPK dalam permasalahan ini, karena ini menyangkut penggunaan anggaran publik," pungkas Rezki.