Jakarta, Satuju.com - Investasi asing tiba-tiba di rem Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Padahal, Jokowi mengungkap ada 130 investor asal Singapura yang tertarik berinvestasi di IKN. Ada juga 30 investor dari Jepang, 30 investor dari Malaysia dan Uni Emirat Arab yang menunjukkan ketertarikan serupa.

Ia beralasan langkah itu dilakukan demi mengutamakan investor dalam negeri untuk ikut serta dalam pembangunan di IKN.

"Kami memang rem dulu. Saya sampaikan kepada Kepala Otorita, rem untuk yang dari luar, berikan kesempatan, kalau bisa juga di joint-kan (pengusaha) dari dalam (negeri)," kata Jokowi di IKN, Rabu (1/11/2023 ).

Namun, ia tetap menutup pintu untuk investasi asing. Ia tidak mau para pengusaha di negeri ini tidak mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi di IKN.

“Kalau mentok dan sudah tidak ada (investor dalam negeri), kami akan mengeluarkan jurus yang dari luar,” lanjut dia.

Lalu masuk akal kah alasan Jokowi itu. Atau justru ada motif lain?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan jika niat Jokowi adalah agar investor domestik bisa berpartisipasi di IKN maka patut diapresiasi.

Namun, ia menafsirkan 'ketulusan' Jokowi dalam kebijakan itu.

Pasalnya, Ronny mengatakan sejak Jokowi kembali dari kunjungannya ke Tiongkok akhir Juli lalu, persepsi masyarakat terhadap IKN semakin negatif. Publik menilai peran China terlalu dominan di IKN.

Persepsi negatif bertambah saat Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan tenaga kerja asing dipakai di proyek IKN karena bisa bekerja lebih cepat.

"Masalah ini membuat asing di IKN dipandang sinis dan negatif. Nah, jika persepsi ini tak diubah, tentu buruk untuk Jokowi, terutama jelang pemilu nanti. Karena kini Jokowi secara de facto sudah punya kecenderungan politik ke salah satu kandidat," katanya kepada CNNIndonesia. com.

Di sisi lain, Ronny bertanya-tanya apakah investor domestik siap berpartisipasi ke IKN. Pasalnya ia belum mendengar nama baru dari ranah domestik tertarik masuk ke IKN.

Menurutnya, nama investor yang sudah ada saat ini baru muncul setelah Jokowi dan DPR mengeluarkan aturan Hak Guna Usaha (HGU) bisa dimiliki investor sampai 190 tahun.

Untuk menggaet investor domestik baru, sebenarnya itu belum cukup. Menurutnya, pemerintah bisa jadi memberikan tawaran baru atau kesepakatan baru.

Ronny mengatakan tawaran itu bisa berupa pembiayaan dari perbankan BUMN ke proyek para investor tersebut dengan bunga jauh di bawah suku bunga yang hari ini cukup tinggi.

Hal itu bisa menjadi celah insentif bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan represi finansial.

“Atau boleh jadi juga insentif tidak dikenakan PPN dan jenis pajak lainnya untuk proyek-proyek milik swasta. Atau boleh jadi juga tak ada tawaran yang baru,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pusat Ekonomi dan Hukum Bhima Yudhistira mengatakan pernyataan Jokowi tersebut bisa menjelaskan tiga hal.

Pertama, investor asing memang kurang berminat masuk ke IKN bahkan setelah pemerintah menebar berbagai insentif perpajakan hingga perpanjangan HGU.

Kedua, pemerintah mencoba menjawab kritik bahwa IKN sebagai pusat pemerintahan sebaiknya tidak dikuasai oleh investor asing karena terkait isu keamanan.

“Meskipun kecenderungan alasan ini masih sangat lemah,” katanya.

Ketiga, bisa saja oligarki dalam pemerintahan ingin agar IKN didominasi konglomerat yang selama ini mendukung pemerintahan. Apalagi, kata Bhima, proyek-proyek strategis banyak dijadikan transaksional dengan oligarki menjelang pemilu.

“Ini seolah-olah terjawab HGU 190 tahun itu sebenarnya buat siapa? Ya buat oligarki yang punya kepentingan di IKN, bahkan konsesi perkebunan dan tambang di sekitar wilayah IKN juga ikut mendapat manfaat,” katanya.