Jakarta, Satuju.com - Sejumlah lembaga survei menilai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diprediksi akan gagal lolos Pemilu 2024. Partai tua berlambang Ka'bah yang kini di bawah komando Mardiono disebut memperoleh elektabilitas kecil di bawah ambang batas parlemen (parliamentary ambang batas) . 

Melansir CNNIndonesia, hasil survei terbaru bulan Desember 2023 yang dilakukan Center for Strategic and International Studies (CSIS) menempatkan PPP pada posisi kesembilan dan memprediksi tidak lolos parlemen dengan elektabilitas sebesar 3,5 persen.

Sementara survei yang digagas Indikator Politik Indonesia mencatat PPP menjadi satu dari delapan partai yang diperkirakan tidak lolos ambang batas parlemen 4 persen dan gagal masuk DPR pada Pemilu 2024. PPP berada di urutan kedelapan dengan elektabilitas 2,8 persen.

Survei serupa juga dilakukan Litbang Kompas yang merilis PPP hanya meraih elektabilitas 2,4 persen. Delapan partai lain yang lolos ke DPR adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Buruh, PBB, Partai Ummat, Partai Garuda, Partai Gelora, dan Partai Hanura.

Sementara itu, Lembaga Polling mencatat 10 partai yang diprediksi tidak lolos ke DPR. Salah satunya adalah PPP dengan elektabilitas 3,5 persen.

Sejumlah pakar politik mengungkap sejumlah akar masalah yang membuat PPP terancam gagal masuk DPR lewat Pemilu 2024 berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga. Salah satunya adalah PPP gagal mendapatkan coattail effect atau efek ekor jas dari Pilpres 2024.

Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan dukungan PPP terhadap pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 Ganjar Pranowo-Mahfud MD tak mampu menarik suara elektoral. Perbedaan ideologi partai dan paslon menjadi penyebabnya.

"Ganjar-Mahfud ini kan secara institusional capresnya lebih mengidentikkan kaum nasionalis, sementara PPP partai islam. Memang coattail effect yang bisa diharapkan mengalir ke PPP bisa menjadi kurang maksimal karena PPP ini kalau di close step irisan massanya lebih banyak ke Anies Baswedan ketimbang Ganjar," ujar Agung kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/12) malam.

Menurut Agung, PPP telah keliru mengambil strategi untuk Pilpres dan Pileg 2024. Keputusan tersebut, lanjut Agung, diperparah dengan konflik internal partai berlambang ka'bah tersebut.

"PPP ini memang sempat dilanda konflik internal sehingga membuat kekuatan partai terganggu dan terpecah konsentrasinya sehingga sampai hari ini untuk memenangkan PPP baik di pileg maupun pilpres menjadi kurang menyatu, kurang berpadu-padan," kata Agung.

Ia juga menyoroti kepemimpinan Mardiono dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno yang menurutnya telah kehilangan arah. Ia memandang ada kebingungan di internal partai dalam mengampanyekan paslon yang didukung karena tidak beririsan dengan massa PPP.

"Strategi kampanye pilpres dan pileg di kampanye tidak terintegrasi. Beda sama Gerindra dan PDIP. Jadi, ketika Ganjar-Mahfud yang dicalonkan yang dapat suaranya kan PDIP, bukan PPP. Jadi, tidak terintegrasi," imbuhnya.

"Saya melihatnya tidak terintegrasinya strategi PPP di pileg dan pilpres akhirnya menyebabkan PPP hari ini dipotret oleh beragam survei kredibel menjadi partai yang belum lolos sementara ini," lanjut dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai terdapat tiga persoalan mendasar di tubuh PPP. Persoalan pertama, menurut dia, menggulingkan Suharso dari pucuk kepemimpinan dan memilih Mardiono sebagai penggantinya.

"Ini kekeliruan fatal, terbukti Mardiono tidak cukup serius mengurus PPP dan potensial kehilangan soliditas di kalangan internal. Padahal, Suharso mendekati masa pemilu sudah mulai lakukan beberapa langkah, misalnya menemui banyak pihak yang menjadi simpul PPP, tetapi buyar karena Mardiono," kata Dedi saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu (27/12).

Persoalan kedua, menurut Dedi, PPP tidak memiliki pilihan koalisi kecuali PDIP. Satu di antara banyak alasan adalah sejauh ini PDIP yang banyak membela PPP. Di samping itu, terang Dedi, terdapat permasalahan lain di mana PPP tidak mendapat porsi kuat semisal dengan menawarkan Sandiaga Uno sebagai cawapres.

“Ketiga, Mardiono tidak memanfaatkan momentum penggulingan Suharso yang ia lakukan secara tidak etis, sehingga di internal PPP sendiri tentu tidak berhasil dikonsolidasikan, banyak pihak yang setia pada Suharso berpotensi tidak banyak melakukan kerja politik untuk PPP,” tandasnya.

Kehadiran Sandiaga sebagai Ketua Bappilu menurut Dedi juga tidak membantu banyak. Sebab, Sandiaga sendiri kesulitan mempertahankan elektabilitas dan popularitasnya.

Senada dengan Agung Baskoro, Dedi menilai pencalonan Ganjar-Mahfud tidak berdampak sama sekali terhadap perolehan elektoral PPP.

Ini senjakala PPP, sebenarnya sejak Djan Faridz memimpin PPP, mulai banyak menghilangkan tokoh-tokoh kunci yang menjadi simbol PPP, Suharso menjadikannya kian buruk, meskipun di akhir masa kepemimpinan sebelum ia dikudeta Mardiono, Suharso mulai menyadari dan kembali ke khittah, tetapi nahas PPP Dipimpin Mardiono yang membuat jalur mereka kian jauh,” kata Dedi.

Agung Baskoro dan Dedi sepakat permasalahan tersebut harus segera diatasi PPP agar bisa lolos dari ancaman absen di parlemen pada tahun depan. Namun keduanya tidak memberikan banyak perihal solusi atas persoalan yang dipermasalahkan.

“Ada langkah ekstrem yang bisa dilakukan, mengembalikan Suharso menjadi ketua umum,” kata Dedi.

Sebelumnya, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek mengatakan partainya bukan kali pertama diprediksi tidak lolos. Sejak tahun 2019, PPP, menurut Awiek, sudah diprediksi tak dapat kursi di parlemen. Namun, hasil survei tersebut selalu meleset dan hasil PPP hingga kini masih melenggang.

Kalau membandingkan data survei, satu bulan sebelum pemilu pada pemilu 2019 yang lalu, dengan pemilu 2024 sama-sama minus sebulan itu angkanya tidak jauh beda. Dulu bahkan H minus satu bulan kita angkanya 2,4 persen. Tapi, faktualnya dapat 4,5 persen ,” ucap Awiek saat dihubungi, Rabu (27/12).

Sekretaris Fraksi PPP di DPR itu berkelakar partainya diprediksi tidak akan lolos karena bukan peserta survei. Menurut Awiek, PPP adalah peserta pemilu sehingga hanya ingin menang dalam pemilu, dan bukan pengawasan.