Jakarta, Satuju.com - Jumlah penerima bantuan sosial (bansos) dan pemberian bansos kepada masyarakat miskin yang dinilai Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin seharusnya semakin sedikit, bukan malah terus bertambah.

Sebab, menurut Ma'ruf Amin, pemberian bantuan sosial secara terus-menerus sama saja dengan melestarikan kemiskinan.

"Kalau bansos terus kan melestarikan kemiskinan. Jadi bagaimana supaya lama-lama bansos ini semakin sedikit, sedikit, sedikit," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (5/1/2024) melansir liputan6.com.

Ke depan, Ma'ruf berharap, anggaran pemerintah pada tahun 2024 tidak hanya dipusatkan untuk bantuan sosial, melainkan untuk pemberdayaan masyarakat guna menghilangkan kemiskinan.

“Tambah lagi anggarannya. Sosial juga bukan hanya untuk anggaran bantuan sosial, tapi pemberdayaan untuk menghilangkan kemiskinan,” kata Ma'ruf Amin.

Wapres Ma'ruf Amin mengisyaratkan pentingnya meningkatkan pengusaha agar tidak hanya pada tingkat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Untuk itu, kata Ma'ruf Amin, pemerintah akan mendorong pemberdayaan UMKM agar menjadi pengusaha menengah dan besar.

“Pengusaha UMKM itu jangan stunting terus. Jadi kena stunting terus kan. Jadi supaya tidak kena stunting terakumulasi,” ujar Ma'ruf Amin.

Pemerintah masih menyalurkan sejumlah bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat pada tahun ini. Bansos diberikan dalam bentuk uang maupun barang.

Salah satu bansos yang masih dibagikan pada tahun ini adalah bantuan pangan. Bantuan berupa beras diberikan kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang masing-masing menerima sebanyak 10 kilogram setiap bulan.

Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyebutkan bahwa bantuan sosial (bansos) tidak boleh diklaim milik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengingatkan, bansos berasal dari uang rakyat.

Hal tersebut disampaikan Todung menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang menyebut bansos merupakan kebijakan dan pemberian Presiden Jokowi.

“Kalau mau diklaim seharusnya kredit (apresiasi) diberikan kepada semua pihak baik pemerintah dan DPR yang notabene berkontestasi dalam pemilu 2024,” kata Todung di Gedung High End, Rabu, (3/1/2024).

Todung juga menegaskan TPN Ganjar-Mahfud tak akan memberhentikan pemberian bansos. Dia membantah adanya isu bahwa paslon nomor urut 3 akan menghentikan bansos.

Yang kami kritisi adalah bansos itu dari uang rakyat, yang penyalurannya disetujui oleh DPR bersama pemerintah,” sambung Todung.

Diketahui, Todung beberapa waktu lalu memang pernah menyampaikan pemberian bansos sebaiknya ditunda hingga pilpres 2024 dihentikan. Sebab, pelaksanaannya rawan dipolitisasi.

Oleh karena itu, Todung meminta semua pihak berbuat jujur ​​dalam penyaluran bansos dan tidak asal mengklaim. “Jangan ada klaim sepihak,” tutupnya.

Sebelumnya beredar video pernyataan Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menuai polemik terkait politisasi bansos.

Peristiwa itu terjadi saat Zulhas menghadiri kampanye di Kendal, 26 Desember 2023. Ketika itu Zulhas menanyakan kepada massa yang hadir, BLT dan bansos diberikan kepada siapa. Lalu, massa yang hadir menjawab, Jokowi.

“Yang kasih bansos sama BLT siapa?” ucap Zulhas, yang langsung dijawab hadirin, “Pak Jokowi”.

“Yang suka sama Jokowi angkat tangan,” ujar Zulhas diikuti hadirin angkat tangan.