Jakarta, Satuju.com - Pernyataan sikap yang dilontarkan oleh dewan guru besar dan civitas akademika dari berbagai kampus di Indonesia disebut Pengamat Politik Rocky Gerung, merupakan panggilan moral yang mewakilkan suara oposisi setelah partai politik tutup suara.

Melansir tempo.co, Ia mengatakan apa yang dilakukan oleh UGM, UII, UI, Universitas Andalas, Unpad, Brawijaya, untuk menyuarakan kerisauan adalah bentuk kemarahan atas pelaksanaan demokrasi hari ini.

“Jadi kalau ada kampus yang berupaya menjadi konservatif dengan menerangkan ini (pernyataan sikap) merupakan politisasi atau partisan, gimana? kalau semua sudah jadi partisipan artinya soal moral itu sudah jadi pertaruhan terakhir,” kata Rocky Gerung saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 3 Febuari 2024.

Rocky mengatakan apa yang dilakukan kampus-kampus ini merupakan perwakilan dari kampus di Indonesia untuk menyuarakan politik yang sedang mengalami delegitimasi saat ini. Sebab menurut Rocky, hal Ini sudah tidak dapat diselamatkan lagi dengan hukum.

“Karena hukum itu berfungsi kalau ada kesepakatan, sekarang sudah tidak ada kesepakatan,” katanya.

Ia juga mengatakan, sebelum kampus menyatakan sikap terkait Jokowi, mahasiswa sudah lebih dulu menyuarakan. Apa yang dilakukan kampus merupakan tindak lanjut dari siswa. “Kalau ada yang menghalang-halangi itu konyol namanya,” katanya.

Sejumlah sivitas akademika dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia menyampaikan kritik terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelang Pemilu 2024. Kritik tersebut dilakukan setelah Jokowi menyampaikan pernyataan bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye. 

Jokowi sebelumnya mengatakan presiden dan menteri boleh berkampanye asalkan tidak menyalahgunakan fasilitas negara. “Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini bisa menjadi pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa nggak boleh,” katanya setelah menyerahkan pesawat tempur ke Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024. 

Sebelumnya sejumlah guru besar, dosen dan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) berkumpul di Balairung UGM. Mereka mengingatkan Jokowi yang dinilai sudah keluar jalur melalui Petisi Bulaksumur dan menyanyikan Himne Gadjah Mada.

“Kami menyesali tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada,” kata Profesor Koentjoro di Balairung UGM, Yogyakarta, Rabu, 31 Januari 2024. 

Mereka mencakup pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi (MK), keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum, serta pernyataan kontradiktif Jokowi terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye antara netralitas dan keberpihakan. Menurut mereka, semua itu merupakan bentuk penyimpangan dan ketidakpedulian terhadap prinsip demokrasi. 

“Presiden Jokowi sebagai alumni seharusnya berpegang teguh pada jati diri UGM, yang menjunjung tinggi nilai Pancasila dengan ikut memperkuat demokrasi agar berjalan sesuai dengan standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah agar melanjutkan estafet kepemimpinan dan mewujudkan cita-cita luhur sesuai dengan UUD 1945,” ujar Koentjoro.