Jakarta, Satuju.com - Sikap dari para intelektual universitas yang mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai calon presiden (capres) nomor urut 01 Anies Baswedan adalah bentuk kepedulian terhadap bangsa yang akhirnya tidak tinggal diam menyaksikan kondisi demokrasi saat ini.

"Kami senang bahwa kampus menyuarakan dan itu menunjukkan bahwa kampus peduli. Kampus tidak diam menyaksikan kondisi bangsa," kata Anies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (2/2/2024).

Anies pun menilai sikap kritik dari civitas akademika sejalan dengan apa yang selama ini disuarakan, terkait dugaan pemilu yang telah meleceng dari unsur demokratis.

"Kami sudah menyampaikan pesan ini sejak lama, menjaga netralitas, menjaga keadilan, wasit supaya menjadi wasit yang adil. Wasit yang tidak merangkap pemain, wasit yang tidak merangkap promotor," ucap Anies.

Sementara itu, Presiden Jokowi juga sudah menanggapi santai soal petisi yang disampaikan civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII).

Jokowi mengatakan petisi berisi kritikan karena itu merupakan hak berdemokrasi masyarakat.

Pada petisi tersebut, Jokowi dikritik karena model kepemimpinannya yang sudah melenceng dan menabrak aturan tentang negara yang baik.

Ya itu hak demokrasi, kata Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

Jokowi menuturkan setiap masyarakat Indonesia tanpa berpendapat. Mantan wali kota Solo itu pun mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan kritikannya.

“Setiap orang boleh berbicara berpendapat. Silakan,” tutur Jokowi.

Jokowi sendiri sebelumnya mengaku sudah mengetahui soal Petisi Bulaksumur yang disampaikan sejumlah civitas akademisi UGM itu.

Menyanggapi hal itu, Jokowi menilai bahwa apa yang disampaikan adalah hak berdemokrasi. Dia pun memilih untuk tidak berkomentar soal hal lain yang membahas poin-poin di dalam petisi.

Ya itu hak demokrasi, jawab Jokowi di Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis (1/2/2024).