satuju.com

Copyright © satuju.com
All rights reserved
Desain by : Aditya

LSM Akan Laporkan Dugaan Pungli Oknum DPMD Kampar 

Ilustrasi

Kampar, (Riau), satuju.com - Mengambil dan menggunakan dana APBD tanpa regulasi yang jelas, sama saja pungli atau korupsi. Apalagi anggaran kegiatan yang dianggarkan oleh Desa keuangan negara untuk melaksanakan suatu kegiatan atau membiayai suatu kegiatan.


Seperti yang dilakukan oleh Oknum Kabid pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten Kampar yang diduga menjadi narasumber untuk kegiatan Sustainable Development Goals (SDGs)


Terkait kegiatan ini Awak media dan LSM konfirmasi kepada kepala dinas DPMD Kab.Kampar Afrizal kamis (9/9/2021),melalui sambungan HPnya, Afrizal mengatakan "datang lah kekantor DPMD pak,sudah ditunggu oleh Kabid pemberdayaan pembangunan Desa Ibrahim,bisa dijelaskannya mengenai kegiatan Sustainable Development Goals di wilayah kab.kampar "kata Afrizal mengarahkan awak media. 


Setibanya di kantor DPMD awak media dan LSM BPKP konfirmasi kepada kabid pemberdayaan PMD Kampar terkait kegiataan SDGs apakah sudah selesai untuk seluruh desa yang berjumlah 242 desa di wilayah Kampar," sudah jawab ibrahim.disingung biaya narasumber SDGs Ibrahim memperlihatkan regulasi tentang Perbup No 8 tahun 2020 tentang standarisasi tambahan penghasilan, honorarium, operasional badan permusyawaratan desa. 


Hal ini patut dicurigai,soalnya ada yang aneh tentang anggaran untuk Narasumber terkait kegiatan SDGs terlalu besar,berdurasi 4 jam pihak desa harus mengeluarkan keuangan desa Rp 2 juta untuk membayar narasumber.


Menurut Ibrahim saat bersamaan pihak desa juga mengeluarkan anggaran untuk kegiatan beli baju konsumsi dan belanja lainnya dengan biaya Rp 20 /30 juta , "kata Ibrahim didepan awak media. 


"Setelah dicermati perbub tersebut tidak ada satu pun kalimat yang mengatur dan melegalkan kegiatan yang di maksud Ibrahim, terkesan Kabid DPMD Kampar ini mencari alasan untuk menutupi dugaan punglinya ini saat menjawab konfirmasi awak media. 


Selain itu,Regulasi itu teruntuk perangkat yang ada didesa, tidak ada penggunaan nya untuk pegawai negeri sipil, atau ASN ? bagaimana oknum ini bisa melakukan kegiatan yang mengatakan sudah sesuai dengan Pergub No 8 tahun 2020.ini jelas pembodohan, "kita minta pihak kejari Kampar bergerak  cepat karena kegiatan ini diduga melibatkan kadis DPMD Kampar,"jelas Rion. 


Menurut Rion selaku Dirwaster Riau LSM BPKP menduga terkait kegiatan SDGs ini bupati Kampar diduga tidak pernah membuat aturan teknis tentang Narasumber dalam kegiatan tersebut. 


"Tidak diaturnya tentang Narasumber ini membuat semua orang yang berada di dinas PMD dapat dijadikan sebagai Narasumber pada kegiatan SDGs di desa se kabupaten kampar.  


Kabupaten kampar juga diduga tak memiliki standar biaya untuk yang diberikan sebagai jasa kepada narasumber tersebut. Sehingga regulasi yang di berikan ibrahim kepada awak media dan LSM saat bertemu diruang kerjanya merupakan regulasi yang dinilai tidak sesuai peruntukannya.  


Dalam waktu dekat ini kita akan laporkan kegiatan oknum yang diduga pungli di setiap desa Rp 2 juta, jika ditotal kerugian keuangan desa akibat dugaan pungli ini di kabupaten Kampar berkisar Rp 484  juta. Demikian dikatakan Rion sebagai LSM yang kerap meminta informasi ke PPID.sampai berita berita ini dipublikasikan kadis DPMD Kampar Afrizal  dihubungi hpnya tidak dijawab,,di konfirmasi melalui whatsapp tidak direspon.**