Jakarta, Satuju.com - Pusat Data Nasional Sementara milik Pemerintah Indonesia mendapat serangan siber dahsyat hingga berdampak pada ratusan instansi, menarik perhatian media internasional.

Media ternama Amerika Serikat, The Washington Post pada 24 Juni menulis judul berita "Indonesia mengatakan serangan siber telah membahayakan pusat datanya tetapi tidak akan membayar uang tebusan $8 juta" tentang serangan terhadap PDN yang menginduksi ratusan lembaga namun pemerintah Indonesia bertekad tidak akan berkompromi .

Para penyerang telah menyandera data dan menawarkan kunci akses sebagai imbalan atas uang tebusan sebesar $8 juta, kata Direktur Jaringan & Solusi TI PT Telkom Indonesia, Herlan Wijanarko, tanpa memberikan rincian lebih lanjut, demikian The Post.

Dua kantor berita berpengaruh, Reuters dan AP, menurunkan sejumlah berita tentang serangan ini. “Indonesia tidak akan membayar uang tebusan sebesar $8 juta setelah serangan siber membahayakan pusat data nasionalnya” demikian judul berita AP pada 25 Juni 2024.

Reuters pada 26 Juni 2024, menulis "Lebih dari 40 lembaga Indonesia terkena serangan siber pada pusat data" yang berisi tentang lebih dari 40 lembaga di Indonesia, termasuk kementerian yang mengawasi imigrasi, terkena dampak serangan siber terhadap pusat data negara tersebut.

Serangan siber terbaru ini, yang terburuk yang pernah dialami Indonesiai dalam beberapa tahun terakhir, mengganggu layanan imigrasi dan mempengaruhi operasional bandara-bandara utama selama berhari-hari.

Empat puluh empat lembaga pemerintah, termasuk kementerian utama, menjadi sasaran serangan ransomware, kata Usman Kansong, seorang pejabat dari kementerian komunikasi.

Data di lima lembaga, termasuk layanan imigrasi dan Kementerian Koordinator Investasi, telah dijanjikan, dan pemerintah sedang berupaya memulihkan data di 39 lembaga lainnya, katanya.

“Kami berharap data di 18 instansi pemerintah bisa pulih pada akhir bulan ini,” kata Usman.
Dalam konferensi pers bersama, Direktur Telkom Group Harlan Wijanarko mencoba meyakinkan masyarakat Indonesia dengan mengatakan bahwa data mereka aman.

“Kami telah mengisolasi sistem di pusat data nasional sehingga tidak ada yang bisa memasukinya. Kami memutus akses dari luar,” sambil menambahkan bahwa mereka masih menyelidiki penyebab serangan itu.

Grup Telkom mengoperasikan dua pusat data besar di Indonesia, satu di Jakarta dan satu lagi di Surabaya.

Sejumlah media negara tetangga di ASEAN juga banyak memberitakan serangan ini seperti Inquirer.net Filipina, The Straits Times Singapura, serta The Star dan New Straits Times Malaysia.

Pemerintah menargetkan 18 layanan publik yang terimbas kejadian serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 dapat pulih dan melayani masyarakat pada akhir Juni 2024.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kemenkominfo) Usman Kansong menyusul informasi mengenai lima instansi yang layanannya kembali normal setelah terimbas kejadian PDNS 2 setelah hampir satu pekan berlangsung.

“Kami berharap setiap hari bertambah tenant-tenant dan Kementerian serta Lembaga yang layanannya pulih, akhir bulan ini kami targetkan 18 tenant sudah recovery,” kata Usman dalam konferensi pers di Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu, seperti dikutip Antara.

Adapun lima instansi yang dimaksud Usman dan layanannya sudah kembali pulih dan beroperasi melayani masyarakat setelah melakukan migrasi data setelah kejadian PDNS 2 ialah layanan keimigrasian dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, lalu ada juga layanan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bernama Sikap.

Disusul layanan perizinan kegiatan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), layanan ASN Digital Kota Kediri, dan juga layanan dari Kementerian Agama SiHalal.

Usman lebih lanjut mengatakan target pemulihan layanan publik untuk 18 instansi itu merupakan langkah jangka pendek dan hal itu dipadukan juga dengan proses investigasi digital forensik yang masih terus berjalan.

Tentu kami Kementerian Kominfo, Telkom, BSSN, dan instansi terkait lainnya berupaya melakukan pemulihan secara maksimal dengan baik dan cepat agar akses terhadap pelayanan publik tidak terganggu terlalu lama, katanya.