Ekonom Senior Ikut Kritik Program Tapera: Rakyat Ditekan

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri

Jakarta, Satuju.com - Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang akan memotong gaji karyawan 2,5 persen per bulan mendapat kritik dari Ekonom Senior INDEF Faisal Basri. Menurutnya, program itu akan membebani masyarakat yang daya belinya sudah turun.

"Tapera sih agak lain ya. Sekarang sedang tertekan, ditambah lagi dengan upah buruh yang dipotong 2,5 persen untuk Tapera," katanya di Jakarta Pusat, Kamis (4/7).

Faisal mengatakan dengan pemotongan 2,5 persen, pekerja tetap akan membutuhkan waktu lama untuk membeli rumah. Pasalnya, harga tanah terus naik.

Ia mengatakan jika program Tapera tetap ingin dijalankan, maka iuran dari pekerja harus dikurangi maksimal 1,5 persen. Sedangkan iuran dari perusahaan dibebankan karena perusahaan memperoleh potongan tarif pajak penghasilan badan dari 25 persen menjadi 22 persen.

Kemudian agar pekerja bisa mendapatkan rumah, sambungnya, pemerintah harus mengontrol harga tanah melalui Bank Tanah.

"Tetapi pemerintah mendirikan Bank Tanah bukan untuk perumahan umum, tetapi untuk investor. Jadi itu bukan untuk rakyat. Rakyat ditekan saja," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan baru terkait iuran untuk program Tapera bagi seluruh pekerja. Iuran tersebut akan memotong gaji 2,5 persen per bulan PNS, TNI, Polri, pekerja BUMN, BUMD, hingga pegawai swasta.

Kebijakan tersebut tertua dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera yang ditetapkan pada 20 Mei 2024.

Kebijakan pemotongan gaji pekerja untuk program Tapera pun menuai kontroversi. Pasalnya, kebijakan itu dinilai semakin menambah beban hidup masyarakat di tengah lesunya ekonomi negara.