Pekanbaru, Satuju.com - Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa menegaskan komitmennya untuk memperbaiki sistem dan melanjutkan pemerintahan dalam menyukseskan pilkada 27 November 2024 mendatang.

“Saya tidak ada kepentingan apapun, bukan konstestan pilkada. Sekali lagi, Saya berjalan sesuai Arah Mendagri dalam memperbaiki sistem dan melanjutkan pemerintahan dalam menyukseskan pilkada 27 November 2024 mendatang. Tidak ada beban dan tekanan,” tegas Risnandar.

Risnandar Mahiwa, merupakan pria kelahiran Luwuk, Sulawesi Tengah ini menunjuk Mendagri sebagai Penjabat Walikota Pekanbaru untuk melakukan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah selain mengatur birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru, namun juga menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang yang juga merupakan agenda utama yang harus dikerjakan.

“Saya menunjuk Pak Menteri Dalam Negeri sebagai Penjabat Walikota Pekanbaru melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah, membangun sinergi dengan semua pihak, memperbaiki sistem Birokrasi, Keuangan serta menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang,” ujar Penjabat Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa dalam wawancara.

Ditegaskan lagi, bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan apapun dalam menjalankan tugas sebagai Penjabat Walikota Pekanbaru. Risnandar menegaskan bahwa ia benar-benar bekerja tanpa beban dan tekanan. Semua Murni untuk kepentingan masyarakat Kota Pekanbaru dalam pembangunan.

Risnandar menambahkan bahwa sejak dilantik pada bulan Mei lalu, ia menyelesaikan proses mendagri secara bertahap. Dimulai dari perbaikan birokrasi yakni mal administrasi yang dilakukan penajabatan sebelumnya sampai memperbaiki sistem keuangan yang mengakibatkan kas daerah 'kosong'.

“Alhamdulillah satu persatu kita selesaikan. Tentang pejabat ASN yang non job saat ini telah di BKN, minggu lalu suratnya sudah saya teken,” jelasnya, 18 Juli 2024.

Kemudian, mengenai keuangan. Dirinya mengatakan setelah dilantik ia dihadapkan dengan kas daerah (kasda) yang kosong sehingga seluruh kegiatan terancam tidak berjalan termasuk gaji ASN, Anggaran Pilkada 2024 dan kehormatan RT dan RW pun tidak ada anggaran. Selanjutnya dirinya bersama Sekdako Pekanbaru menghadap Pj Gubri ,SF Harianto terkait ini.

“Alhamdulillah Pemprov Riau membantu anggaran kita, sehingga ASN, Pilkada 2024 dan kegiatan lainnya dapat terpenuhi,” tegasnya.

Risnandar menuturkan bahwa dirinya telah meminta kepada pihak yang berwenang dan APIP Provinsi Riau untuk mengawasi dan mengawal pemerintah kota Pekanbaru agar kedepannya sistem dan birokrasinya bisa baik dan benar.

“Kita sudah bersurat ke Provinsi untuk ikut mengawasi sistem keuangan dan birokrasi Pemko Pekanbaru agar kedepannya bisa berjalan dengan baik dan benar,” tegasnya.

Terakhir, Risnandar juga akan mendekatkan OPD yang menjadi sumber PAD Kota Pekanbaru untuk mensiasati keuangan Pemerintah yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Seperti Bapenda, Dishub, DLHK yang mana potensi Pajak dan Retribusi Daerah harus di genjot dan ditingkatkan.

“Dalam waktu dekat kami akan segera mengumpulkan OPD yang terkait dalam mensiasati anggaran keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru. Sumber-sumber pendapatan harus ditingkatkan kembali. Seperti sumber Pajak, Restoran, Reklame, Parkir dan Retribusi sampah,” tutupnya.