Pekanbaru, Satuju.com - Terkait dugaan gratifikasi Amdal, UKL dan UPL yang belum tuntas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, Pakar Lingkungan Riau, Dr Elviriadi menyoroti dan mengkritik kebijakan Pemerintah (Pemprov) Provinsi Riau terkait belum adanya tindak lanjut join audit dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Elviriadi mengungkapkan bahwa jika hal itu tidak dievaluasi, bukan tidak mungkin ada "bola panas" menderu kehadapan Pj Gubernur Riau (Gubri) karena kekuranghatiannya itu. Sebab isu lingkungan dan kehutanan sangat sentral di Riau misalnya Karhutla, konflik lahan dan kehancuran Daerah Aliran Sungai (DAS) dan aspek lingkungan lainnya.

"Saya merasa miris dengan putusan Pj Gubri yang gegabah itu. Maka jangan heran nanti juga berpotensi ikut terseret dalam kasus AMDAL tak jelas ini. Harusnya beliau (Pj.Gub) bertanya, membaca perkembangan, dan hati hati. Saya pun sudah kontak KPK RI sebentar tadi, supaya ditindak lanjuti," tegasnya.

Keterlibatan pihak-pihak yang saat ini menduduki jabatan strategis di DLHK Provinsi Riau juga disayangkan Elviriadi. Pihaknya sebenarnya sudah langsung menanyakan ke Penjabat Pj Gubri, namun belum mendapatkan respon, baik secara lisan maupun tulisan.

"Sangat disayangkan Pj Gubernur tidak meneliti terlebih dahulu calon-calon yang dimajukan sebagai Plt Kadis LHK maupun pejabat penting lainnya. Kalau publik sudah mendeteksi calon Plt Kadis LHK bermasalah, ya berarti Pj Gubernur menabur angin menuai badai," kata Elviriadi, kepada redaksi satuju.com. Senin (30/9/2024).

"Saya kira sesibuk apa pun, sebagai pemimpin dan pelayan publik seharusnya beliau merespons. Banyak agenda konflik agraria, masalah lahan rakyat vs korporasi dan kerusakan lingkungan yang harus jadi atensi Pj Gubri. Riau ini unik dan penuh konflik," terusnya.

Terkait kasus ini, Elviriadi khawatir kebijakan Pj Gubri yang gegabah menunjuk Eelon II membawa kesan negatif bagi masyarakat Riau. Bisa bisa  orang berasumsi Pj Gubri tidak peduli dengan permasalahan lingkungan yang sebenarnya menjadi salah satu topik yang harus diprioritaskan dan diselesaikan. Apatah lagi sudah perhatian nasional (KPK RI).

"Ia (Pj Gubri) bisa terkesan tidak peduli, atau tidak menganggap penting. Mungkin juga tidak tahu menahu adanya instruksi KPK RI.. Dalam Good Governance tak boleh gitu lah. Publik ingin Pj Gubri membuka kasus ini secara transparan dan disanksi siapa yang bersalah ?," ungkapnya. 

Sebelumnya, Elviriadi yang juga Pengurus Pusat Muhammadiyah itu berjanji akan menuntaskan kasus 134 AMDAL Bermasalah di Dinas LHK Propinsi Riau dan meminta penjelasan ke pihak terkait.

"Saya udah kontak Jikalahari untuk buka Diskusi soal temuan 134 AMDAL DLHK ini. Bagi saya Ini masalah serius dan ideologis. Menyangkut keselamatan dan harga diri masyarakat Riau yang sudah lama tak berkutik diinjak injak. Sebagai putra daerah negeri melayu ini takkan saya tinggal diam. Sampai dimana pun semua pihak yang berwenang, petinggi Pemrov akan saya kejar sampai ke lubang cacing," pungkas peneliti AMDAL yang ikhlas gundul permanen demi hutan tropis.