Jakarta, Satuju.com - Pemberantasan korupsi di pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai Lembaga pengawasan Indikator Politik melalui mayoritas responden buruk. 

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, sebanyak 30,4 persen responden meyakini pemberantasan korupsi buruk. Sedangkan, sebanyak 7,3 persen responden meyakini pemberantasan korupsi sangat buruk. 

“Pemberantasan korupsi lebih banyak dinilai buruk/sangat buruk,” ujar Burhanuddin dalam Rilis Temuan Survei Nasional: Evaluasi Publik Terhadap 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dipantau di YouTube, Jumat 4 Oktober 2024.

Burhanuddin senang, hanya 1,4 persen responden yang menilai pemberantasan korupsi berjalan sangat baik. Sedangkan 24,6 persen menilai pemberantasan korupsi baik. 

“Kemudian, sebanyak 31,7 persen menilai sedang. Lalu, sebanyak 4,5 persen menilai tidak tahu,” kata Burhanuddin.

Di sisi lain, mayoritas masyarakat menilai, kinerja penegak hukum berjalan baik di pemerintahan Jokowi. Sebanyak 2,5 persen responden memandang penegakan hukum berjalan sangat baik. Lalu, sebanyak 39,3 persen berjalan baik. 

Kemudian, 33,7 Persen responden menilai sedang. Lalu, 19,9 persen responden menilai buruk dan 2,9 persen responden sangat buruk. 

Survei Indikator Politik Indonesia ini melibatkan 3.540 responden di seluruh Indonesia. Indikator menggelar survei ini pada 22-29 September 2024. 

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error sekitar 2,3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.