Jakarta, Satuju.com - Gurun Taklamakan yang terletak di Pusat Cekungan Tarim, Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang di barat laut Tiongkok, menarik perhatian sebagai gurun pasir terbesar kedua di dunia yang mengalami pergeseran.

Jika biasanya gurun dibiarkan karena suhu ekstremnya tidak mendukung ekosistem, maka Tiongkok membuat terobosan dengan mencoba menanaminya dengan berbagai tanaman. Penanaman di gurun Taklamakan ini kemudian dikenal dengan Tembok Hijau Besar.

Alasan proyek penghijauan ini dilakukan karena letak dan sifat gurun Taklamakan. Gurun ini merupakan yang terbesar di Cina dan memiliki sifat pergeseran pasir yang terbesar di dunia.

Pergeseran pasir ini, jika tidak dapat dicegah, maka badainya dapat merusak infrastruktur lokal di wilayah yang dekat dengan Taklamakan, bahkan bisa mencapai Beijing. Padahal gurun ini terletak di wilayah barat laut Xinjiang.

Melansir Times of India, proyek "Tembok Hijau Besar" dimulai pada tahun 1978. Proyek ini memiliki tujuan awal untuk mencegah dampak yang disebabkan oleh iklim gurun yang ekstrem dengan penanaman pohon.

Menariknya, pemerintah China tidak hanya mencegah dampak pasir dengan pohon, melainkan juga dengan teknologi pemblokiran pasir berbasis tenaga surya, sebagaimana dikutip dari South China Morning Post, Kamis (5/12/2024).

Meski begitu, pencapaian penghijauan ini belum berakhir. Pemerintah Tiongkok berencana memulihkan hutan poplar di tepi utara gurun dengan menyalurkan air banjir.

Mereka juga berupaya membangun jaringan hutan baru untuk melindungi lahan pertanian dan kebun buah-buahan di tepi barat gurun tersebut.

Nyatanya, penanaman pohon akan terus dilakukan di Tiongkok karena dampak dari gurun masih menjadi masalah yang menakutkan. Berdasarkan data, 26,8 persen dari total lahan di negara ini masih diklasifikasikan sebagai lahan kosong.

Angka ini menjadi pengingat bahwa masih banyak pekerjaan yang tersisa bagi China.

“Tiongkok akan terus menanam tanaman dan pepohonan di sepanjang tepi Sungai Taklamakan untuk memastikan 'penggurunan' tetap terkendali,” kata Zhu Lidong, seorang pejabat kehutanan Xinjiang, yang dikutip dari Reuters, Kamis (5/12/2024).