Ketegasan dan Kebijaksanaan Prabowo Diuji Terkait Kenaikan PPN 12%
Presiden Prabowo
Jakarta, Satuju.com - Ketegasan dan kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto disebut Pengamat politik Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo tengah diuji terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang rencana mulai berlaku 1 Januari 2025.
Hal tersebut disampaikan Kunto dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV dengan tema "PPN 12% Tuai Penolakan, Parpol Saling Tuding", Selasa (24/12/2024).
Dia menilai Prabowo tengah diuji apakah dia akan patuh pada kebijakan yang telah dibuat pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau memilih untuk peduli terhadap rakyat.
“Ketegasan dan kemudian kebijaksanaan Pak Prabowo sedang diuji. Apakah dia memang patuh saja terhadap apa yang sudah digariskan oleh pemerintahan sebelumnya tanpa kemudian mempedulikan nasib warga, nasib rakyatnya yang ada di hari ini, di sekarang, atau memang Pak Prabowo punya kepekaan terhadap penderitaan warganya,” kata Kunto.
“Jadi menurut saya, ini ujian bagi Pak Prabowo, karena bolanya memang ada di Pak Prabowo, bukan lagi di MK (Mahkamah Konstitusi), di DPR RI. Kalau pun Pak Prabowo mau menunggu, 'Oke kita naikin dulu deh, kita lihat reaksinya', saya kira reaksinya akan sangat-sangat besar dan masif,” lanjutnya.
Sebab, kata Kunto, PPN 12 persen akan menimbulkan efek domino di tengah masyarakat.
“Karena kita mungkin belum kebayang kan berapa kenaikan harga-harga ketika PPN itu naik, begitu harga bahan bakar minyak naik, itu saja deh, logistik naik, semua barang akan naik, ini kan efeknya jadi efek domino,” ujarnya.
“Tidak hanya satu barang yang naik, semua barang yang naik dan di sini akan terlihat, warga bisa merasakan, 'Oh 1 persen ternyata efeknya begitu signifikan.' Ini kemudian menurut saya, lebih sulit lagi ditangkal, dimitigasi oleh pemerintah di masa depan,” lanjutnya.
Sedangkan, sambung Kunto, bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah hanya bersifat sementara.
“Bantuan-bantuan ini sifatnya hanya obat sementara, penyakitnya tetap pada kenaikan PPN 12 persen yang tidak sesuai dengan kondisi tujuan di masyarakatnya. Nah ini yang menurut saya harus menjadi perhatian bagi Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia,” ucapnya.

