Jakarta, Satuju.com - Soal pagar laut Tangerang kepada Komisi IV, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediyati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih dalam tahap penyelesaian.

Menurut Titiek, dalam pertemuan bersama selanjutnya, KKP harus menyampaikan siapa yang membangun pagar laut Tangerang itu. 

"Tadi malam itu, kami hanya rapat mengenai efisiensi anggaran. Tapi kan pada rapat sebelumnya kami minta KKP untuk mengungkapkan siapa di balik pagar laut ini, nah nanti itu berarti kan KKP masih berhutang sama kita untuk menjelaskan itu," ujar Titiek usai menghadiri acara diskusi Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Jumat (14/2/2025). 

“Nah nanti di pertemuan berikutnya, mungkin sebelum puasa, itu KKP harus mengungkap di balik semua ini,” katanya.

Terlebih lagi hal itu merupakan bentuk pelanggaran hukum. Ia mengingatkan laut bukan merupakan milik perorangan atau korporasi. 

Enggak ada yang berhak mager-magerin itu, meng-kapling-kaplingnya tanpa aturan, tanpa izin. Jadi kita minta itu supaya dinyatakan,” tegas Titiek.

Ia pun mengingatkan bahwa pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang dilakukan secara swadaya oleh pemerintah. Sehingga harus ada penggantian biaya dari pihak yang buruk. 

"Jadi selama ini kan pencabutan itu dari swadaya ya, pemerintah ya. Ini harus diganti dong, mereka tanggung jawab. Dan itu harus diketahui siapa di balik itu. Dan mereka perusahaan itu, perusahaan atau individu harus mengganti," tambah mantan istri Presiden Prabowo Subianto itu.

Diketahui, dalam rapat yang membahas soal anggaran di Komisi IV DPR pada Kamis (13/2/2025) malam, Titiek sempat menyinggung soal pagar laut Tangerang. Menurut Titiek, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono harus memberikan penjelasan lebih lanjut. 

“Bapak-Bapak para mitra (Komisi IV) meskipun pada rapat ini kita hanya membahas mengenai efisiensi anggaran, namun masih ada beberapa isu-isu aktual yang masih terutang untuk dijelaskan di Komisi IV,” ujar Titiek dilansir YouTube TV Parlemen. 

"Dan ini mohon untuk dijelaskan pada rapat yang akan datang. Misalnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan masih terhutang mengenai pagar laut, isu pagar laut. Siapa yang dalam dari pagar laut ini, mohon nanti pada rapat yang akan datang bisa diungkapkan karena sudah cukup lama, masyarakat juga menunggu-nunggu," jelasnya.

Pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten memasuki hari terakhir pada Kamis. Aparat gabungan yang terdiri dari TNI Angkatan Laut (TNI) Laut, KKP, Polairud, nelayan dan masyarakat bersama-sama menuntaskan pembongkaran pagar laut pada Kamis. Merespons hal tersebut, KKP menyatakan akan terus melanjutkan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak. 

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin mengatakan, saat ini pemanggilan terhadap sejumlah pihak terus dilakukan untuk memberikan keterangan atas informasi yang diperoleh sebelumnya. Selain itu, KKP juga mulai membagikan data hasil pemeriksaan ke pihak yang berwenang untuk mendukung penegakan hukum yang lebih luas. 

Doni membenarkan bahwa pihak yang berwenang antara lain adalah kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).