Penulis: Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH, Ketua Umum Partai Oposisi Merdeka (POM)

Satuju.com - Kehalalan dana Program Keluarga Harapan (PKH) meningkatkan potensi utang negara, yang nantinya akan menjadi beban anak cucu bangsa selama puluhan tahun ke depan.

Saat ini, diberitakan bahwa utang negara telah melebihi Rp8.000 triliun, belum termasuk utang BUMN maupun swasta, yang pada akhirnya harus dibayar dengan menaikkan harga BBM, pajak, serta mahalnya perizinan yang membebani masyarakat luas.

Pada awal Januari 2025, Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI akan menyalurkan kembali bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) tahap ke-3 dengan rincian sebagai berikut:

Balita usia 0-6 tahun: Rp750.000

Ibu hamil: Rp750.000

Usia 25-40 tahun: Rp700.000

Siswa SD: Rp225.000

Siswa SMP: Rp225.000

Siswa SMA: Rp500.000

Lansia: Rp600.000

Penyayang disabilitas: Rp600.000

Masyarakat diimbau untuk segera mendaftar melalui website resmi Kementerian Sosial. Batas pendaftaran hingga 28 Februari 2025, dan pendaftaran akan dikonfirmasi dalam waktu 1x24 jam setelah pengajuan.

Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH, menghimbau kepada Pemerintah Pusat, DPR RI, DPD RI, dan Presiden RI agar tidak mengambil langkah-langkah yang membebani rakyat dengan utang luar negeri, terutama dengan suku bunga yang memberatkan APBN.

Menurut beliau, masyarakat membutuhkan pekerjaan pekerjaan yang luas dengan gaji bulanan yang jelas halal, bukan bantuan sesaat yang manfaatnya terbatas. Pemerintah pusat dan daerah diminta untuk memfokuskan upaya pada penyelesaian masalah ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja yang layak.

Saat ini, banyak masyarakat yang kesulitan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH, juga meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk ikut aktif dalam menasihati pemerintah agar tidak membuat kebijakan yang merugikan bangsa.

Kebutuhan hidup bulanan keluarga Indonesia, khususnya yang sudah berumah tangga, diperkirakan mencapai Rp6 juta, termasuk biaya kontrakan. Jika para menteri tidak mampu menciptakan lapangan kerja dengan gaji yang sesuai kebutuhan, maka tingkat kemiskinan akan semakin ekstrem dan berdampak buruk pada masa depan Indonesia.

Beliau menekankan bahwa langkah-langkah instan yang diambil pemerintah pusat harus dikaji ulang, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Para ahli ekonomi Indonesia diharapkan tidak diam, melainkan memberikan ide-ide kreatif untuk membuka peluang kerja sama dengan Eropa dan Timur Tengah.

Selain itu, Prof. KH Sutan Nasomal, SH, MH, menghimbau agar pemerintah mendukung penuh pembukaan lahan baru bagi masyarakat, serta menciptakan proyek pertanian yang lebih maju. Para nelayan juga membutuhkan perhatian serius melalui proyek nasional yang dapat memaksimalkan potensi laut Indonesia yang kaya.

Mengakhirinya, beliau mengingatkan agar nasihat para pejuang kemerdekaan masa lalu tidak dilupakan: kemerdekaan Indonesia harus disyukuri dan dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.