Penulis: Damai Hari Lubis, Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

Satuju.com - Sivitas akademika Universitas Gajah Mada (UGM) sebagai kelompok (warga) masyarakat akademisi yang terdiri dari para dosen dan termasuk para mahasiswanya sebagian besar tidak peduli terhadap substansial harkat dan martabat kampus almamater UGM yang transparansi tercoreng nama baik sebagai lembaga pendidikan yang dari sisi faktor ilmu pengetahuan harus mendengarkan ilmiah berdasarkan observasi terhadap data dan fakta dengan dipahami objektivitas serta kejujuran 

Sebaliknya civitas UGM dihadapan masyarakat bangsa ini umumnya secara transparan mempertontonkan hal yang tidak wajar, tidak ilmiah, namun tanpa rasa malu justru Rektor UGM dan guru besar hukum pidana dan dekan fakultas kehutanan dan lainnya melegitimasi perbuatan dan hasil kejahatan pemalsuan terhadap akte autentik dalam bentuk ijazah S.1 palsu alumni menerjemahkan kehutanan, yang dilakukan seorang bernama Joko Widodo, dengan pola membela mati-matian, bahkan melegitimasi perbuatan dan penggunaan ijazah palsu tersebut. Walau secara publis dibantah, ditentang bahkan ditantang pembuktian terkait keasliannya secara ilmiah dari beberapa orang pakar asli alumni UGM yakni ahli telematika dan ahli IT Dr. Ro Suryo dan ahli digital forensik Dr. Rismon Hasiholan Sianipar.

Namun sangat disayangkan, justru UGM lebih memilih verbalitas ala warung kopi terhadap tantangan diskusi atau menolak melalui sains dan ilmu pengetahuan atau menolak pembuktian ilmiah melalui proses laboratorium forensik digital.

Tentunya masyarakat sangat menyesali fenomena selain kredibilitas dan moralitas UGM sebagai kampus yang “ternistakan” faktor oleh individu kepemimpinan rektor UGM Prof Dr. Ova yang minim integritas, maka menjadikan UGM sebagai salah satu kampus yang tertua di tanah air dan pastinya sebagai gedung tempat bermukimnya para cendikiawan/wati atau kaum intelektual dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk berbagi dan sumbangsih ilmu pengetahuannya.

Terhadap faktor ringkasan moralitas UGM berdasarkan asumsi masyarakat berkisar sejak tahun 2000 an atau jauh sebelum eks Mensesneg Prof. Pratikno, M.Soc.Sc menjabat rektor UGM ke 14 pada tahun 2012, bahkan sebelum menjadi dekan pada tahun 2009, prediktif saat Pratikno menjadi dosen pada tahun 2005 (pada era Jokowi ikut Pilkada Surakarta) atau kurun waktu komputer masih menggunakan microsoft font times new roman lahir (1992-2007) masih default atau asumsi publik kerusakan moralitas civitas akademika UGM sejak musim pilkada 2005 di Surakarta atau sebelum lahir microsoft tipe calibri?