Bengkalis, Satuju.com — Perkumpulan Kawan Pencari Keadilan (P-KPK) melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas layanan penyeberangan di Pelabuhan Roro Air Putih, Kabupaten Bengkalis, pada Senin (10/11/2025).

Pemantauan difokuskan pada titik pintu keluar Roro Air Putih, yang kerap menjadi sorotan akibat adanya kendaraan yang diduga menerobos antrian atau melintas tidak sesuai jalur.

Ketua Umum P-KPK, H. Ahmad Effendi, S.E., M.Sc., menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa Roro. Pihaknya juga merekam aktivitas di lapangan sebagai bahan publikasi apabila ditemukan pelanggaran, terutama kendaraan yang masuk melalui jalur pintu keluar yang bukan diperuntukkan bagi antrian resmi.

“Kami hadir bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan setiap pengguna jasa Roro mendapat haknya secara adil. Pintu keluar bukan jalur antrian, dan kami akan dokumentasikan jika ada pelanggaran,” ujar Ahmad Effendi.

Selain mengawasi arus kendaraan, P-KPK juga memantau kinerja petugas Dinas Perhubungan dan operator Roro yang bertugas mengatur keberangkatan kendaraan roda dua, roda empat, dan roda enam.

Apabila terjadi keluhan dari masyarakat yang merasa dirugikan dalam proses antrian, P-KPK siap berkoordinasi dengan petugas di lokasi untuk memverifikasi bukti tiket, waktu masuk area antrian, serta urutan keberangkatan sesuai ketentuan.

“Kendaraan yang sudah masuk lebih dahulu berdasarkan bukti tiket harus diprioritaskan. Kami ingin memastikan keadilan dan keteraturan benar-benar ditegakkan,” tambahnya.

Ahmad Effendi juga mengimbau seluruh unsur pimpinan daerah — mulai dari Dinas, TNI, Polri, lembaga, camat, hingga kepala desa dan lurah — agar menegaskan kepada jajarannya untuk tertib dalam antrian serta memberi contoh baik kepada masyarakat.

Ia menegaskan, pengawasan ini dilakukan bukan untuk mencari sensasi, melainkan demi menjaga marwah kepemimpinan Kabupaten Bengkalis yang akhir-akhir ini mendapat sorotan publik akibat persoalan di layanan Roro.

“Kami ingin melindungi hak masyarakat untuk menyeberang dengan aman dan nyaman, serta membantu pemerintah menciptakan suasana kondusif di pelabuhan,” ujarnya.

P-KPK juga membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki keperluan mendesak, seperti tugas medis atau urusan khusus yang disertai surat resmi, untuk menunjukkan dokumen tersebut kepada petugas agar dapat dipertimbangkan sesuai aturan.

Kegiatan pemantauan ini turut ditembuskan kepada sejumlah pejabat daerah, di antaranya Bupati Bengkalis, Wakil Bupati Bengkalis, Ketua DPRD, Sekda, Kapolres, Dandim 0303, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, serta Ketua LAMR Kabupaten Bengkalis.