LAPORAN KHUSUS: Investigative Desk, 25 Desember 2025

Kuala Lumpur, Satuju.com - Mei 2018, beberapa hari setelah tumbangnya Barisan Nasional, aparat Unit Investigasi Kejahatan Pencucian Uang Kepolisian Diraja Malaysia memasuki Pavilion Residences, Bukit Bintang. Operasi itu tidak berlangsung seperti penggeledahan biasa. Polisi datang dengan truk.

Dari apartemen yang terhubung dengan keluarga mantan Perdana Menteri Najib Razak, penyidik mengangkut 284 kotak tas tangan desainer, termasuk seri langka Hermès Birkin, 72 koper berisi uang tunai dalam 26 mata uang, serta ratusan jam tangan mewah.

Nilai sitaan mencapai RM 1,1 miliar—sekitar Rp 3,9 triliun.

Bagi penyidik lintas negara, temuan ini bukan anomali, melainkan artefak fisik dari apa yang oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat disebut sebagai “kasus kleptokrasi terbesar dalam sejarah modern.” Semua jejak itu bermuara pada satu entitas: 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Dari Dana Pembangunan ke Mesin Ekstraksi Kekayaan

1MDB didirikan pada 2009, tak lama setelah Najib Razak menjabat Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan. Mandat resminya sederhana: menarik investasi strategis dan mempercepat pembangunan nasional.

Namun investigasi di Malaysia, Amerika Serikat, Swiss, dan Singapura membuktikan bahwa sejak awal, 1MDB dirancang dengan arsitektur keuangan yang rapuh dan sengaja dibuat opak. Di balik struktur formal, terdapat “pintu belakang” yang memungkinkan aliran dana keluar tanpa pengawasan memadai.

Kunci pintu itu dipegang oleh Low Taek Jho alias Jho Low—seorang pengusaha muda tanpa jabatan resmi, tetapi memiliki akses langsung ke pusat kekuasaan.

Melalui jaringan perusahaan cangkang (shell companies) di Kepulauan Virgin Britania, Seychelles, hingga Swiss, Jho Low memutar dana hasil penerbitan obligasi 1MDB. Salah satu simpul utamanya adalah Good Star Ltd, perusahaan yang dikendalikan Jho Low, tempat miliaran dolar dana publik “mendarat” sebelum disamarkan.

Alih-alih membiayai pembangkit listrik atau proyek strategis, uang itu berubah bentuk menjadi:

karya seni Picasso dan Basquiat,
kapal pesiar super The Equanimity senilai sekitar US$ 250 juta,
properti mewah di New York dan London,
pesta eksklusif di Las Vegas,
serta perhiasan bernilai fantastis, termasuk kalung berlian merah muda 22 karat untuk Rosmah Mansor.

US$ 681 Juta dan Narasi Donasi Palsu
Titik kritis terungkap pada 2013. Menjelang pemilu nasional, US$ 681 juta mengalir ke rekening pribadi Najib Razak di AmBank.

Ketika The Wall Street Journal mempublikasikan temuan ini pada 2015, Najib membantah. Ia mengklaim dana tersebut adalah donasi keluarga Kerajaan Arab Saudi untuk kepentingan politik dan dakwah Islam.

Penyelidikan forensik keuangan membantah klaim itu. Dana tersebut ditelusuri berasal dari hasil obligasi 1MDB yang dicuci melalui Tanore Finance Corporation, sebuah entitas cangkang yang terkait erat dengan jaringan Jho Low.

Untuk menutup skandal ini, negara masuk ke fase darurat demokrasi. Jaksa Agung Abdul Gani Patail, yang sedang menyusun dakwaan, diberhentikan mendadak. Wakil Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, yang mempertanyakan aliran dana, dicopot dari jabatannya. Media dikekang, dan lembaga penegak hukum dipolitisasi.

Kejatuhan dan Vonis

Perlindungan itu runtuh pada 2018, ketika koalisi oposisi memenangkan pemilu dan membuka kembali seluruh berkas 1MDB. Najib didakwa dalam puluhan kasus korupsi, pencucian uang, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Pada Juli 2020, Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dalam perkara SRC International, anak usaha 1MDB. Hakim menyatakan Najib bersalah menggunakan jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

“Saya tidak meminta dan tidak mengambil uang itu,” kata Najib berulang kali—klaim yang ditolak pengadilan.

Bab Kontroversial: Pengampunan dan Batas Kekuasaan (Update 2025)

Drama hukum belum berakhir. Pada awal 2024, Dewan Pengampunan memangkas hukuman Najib menjadi 6 tahun penjara dan mengurangi dendanya secara signifikan. Keputusan ini memicu gelombang kritik publik dan memperkuat persepsi adanya dua standar hukum.

Sepanjang 2025, tim hukum Najib mengajukan permohonan tahanan rumah, dengan alasan kemanusiaan dan prerogatif pengampunan. Namun pada 22 Desember 2025, Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan tersebut.

Hakim menegaskan: tidak ada dasar hukum yang mewajibkan negara memindahkan terpidana korupsi dari Penjara Kajang ke rumah pribadi.

Epilog: Dalang yang Masih Bebas

Sementara Najib menjalani hukuman, Jho Low masih buron internasional. Laporan intelijen menyebutkan ia kemungkinan bersembunyi di Tiongkok atau Makau, berpindah-pindah identitas, dan dilindungi jejaring kekuasaan nonformal.

Kasus 1MDB meninggalkan warisan pahit: sebuah negara dijarah bukan dengan senjata, melainkan dengan dokumen, obligasi, dan sistem keuangan global. Ia menjadi pelajaran keras tentang bagaimana kelemahan tata kelola dan kultus kekuasaan dapat mengubah dana publik menjadi mesin kekayaan pribadi.

Pada akhirnya, kejatuhan Najib Razak bukan hanya kejatuhan seorang pemimpin, melainkan peringatan bagi demokrasi mana pun: tanpa pengawasan, mandat rakyat bisa berubah menjadi cek kosong bagi kleptokrasi.

Catatan Redaksi:

Seluruh nama, peristiwa, dan angka dalam laporan ini disusun berdasarkan dokumen pengadilan, dakwaan resmi, serta hasil investigasi lintas yurisdiksi yang telah dipublikasikan oleh otoritas Malaysia dan internasional.