Satuju.com – Rencana pemerintah memindahkan pengelolaan PT Freeport Indonesia dari Kementerian BUMN ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) memicu alarm bahaya. Alih-alih membawa kemakmuran, langkah ini dikhawatirkan menjadi "lampu hijau" bagi praktik penyelewengan aset negara secara legal. Pasalnya, Danantara didesain sebagai lembaga superbody yang memiliki kekebalan hukum dan minim pengawasan publik.

Kritik keras bermunculan bahwa pemindahan ini bukan sekadar restrukturisasi bisnis, melainkan upaya memindahkan aset strategis negara ke dalam sebuah "kotak hitam" yang tak tersentuh oleh mekanisme kontrol konvensional seperti DPR maupun BPK.

Superbody Kebal Hukum: Celah Raksasa Korupsi

Bahaya terbesar yang mengintai adalah status Danantara yang dirancang memiliki fleksibilitas investasi luar biasa, yang sering kali diterjemahkan sebagai imunitas dari jerat hukum pidana korupsi yang biasa berlaku pada BUMN. Jika pejabat BUMN bisa dipenjara karena "kerugian negara" dalam keputusan bisnis, konstruksi hukum Danantara berpotensi memisahkan kekayaan negara dari definisi keuangan negara secara kaku.

"Ini sangat berbahaya. Ketika emas Freeport dikelola oleh lembaga yang memegang hak imunitas atau perlakuan khusus (lex specialis), maka saat terjadi kerugian triliunan rupiah akibat salah investasi—atau bahkan penyelewengan—aparat penegak hukum akan sulit masuk. Dalihnya selalu 'resiko bisnis'," ungkap seorang pakar hukum tata negara.

Hilangnya Kontrol Rakyat

Di bawah Kementerian BUMN, meski birokratis, pengelolaan Freeport masih bisa dipantau melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI. Publik masih bisa berteriak jika ada kebijakan yang merugikan.

Namun, di bawah Danantara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, rantai komando menjadi tertutup. Lembaga ini berpotensi menjadi "negara dalam negara". Aset sebesar Freeport bisa saja digadaikan, dijual sahamnya, atau dijadikan jaminan utang global tanpa perlu melalui perdebatan panjang di parlemen. Transparansi menjadi barang mahal, dan akuntabilitas publik tergantikan oleh arogansi korporasi tertutup.

Potensi Skandal 1MDB Jilid II

Sejarah mencatat skandal 1MDB di Malaysia sebagai pelajaran pahit tentang bagaimana lembaga investasi negara (Sovereign Wealth Fund) yang diberi kekuasaan absolut justru menjadi bancakan para elit. Dengan memegang aset tambang terbesar di dunia tanpa rem pengawasan yang pakem, Danantara berisiko mengulang tragedi serupa di tanah air.

Emas Tembagapura adalah kedaulatan bangsa. Menyerahkannya pada lembaga yang memiliki kekuasaan mutlak tanpa pengawasan ketat sama saja dengan menyerahkan leher ekonomi negara ke dalam ketidakpastian. Bukan efisiensi yang didapat, melainkan risiko perampokan aset secara legal dan sistematis.

Poin Kunci Bahaya Danantara 

- Imunitas Terselubung: Pola pengelolaan investasi yang memisahkan kerugian bisnis dari kerugian negara membuat celah hukum bagi para pengelola untuk lepas dari jerat pidana korupsi.

- Minim Audit Publik: Tidak seperti BUMN yang rutin diaudit BPK dan diawasi DPR, Danantara beroperasi dengan kerahasiaan tingkat tinggi ala investment fund swasta.

- Konsentrasi Kekuasaan: Menumpuk aset strategis (Freeport, Bank BUMN, dll) di satu tangan tanpa check and balance menciptakan risiko penyalahgunaan kekuasaan yang absolut.