Penulis: Jufri, Pengamat Politik dan Sosial 

Satuju.com - Kekuasaan kerap dipandang sebagai kebaikan yang berlumur darah, bahkan sebagai keburukan itu sendiri. Politik sering dimaknai sebagai perang tanpa darah—dan dalam banyak peristiwa, ia benar-benar menjelma menjadi perang dengan senjata sekaligus. Di ruang inilah etika diuji, niat baik tergerus, dan realitas kekuasaan menampakkan wajah aslinya.

Italia abad ke-16 adalah panggung kekacauan: negara-kota yang saling menikam, pengkhianatan yang dianggap strategi, dan penguasa bermoral tinggi yang tumbang satu per satu. Di tengah realitas itu, Niccolò Machiavelli tidak menulis dari menara gading moral, tetapi dari luka sejarah yang ia saksikan sendiri.

Ia melihat sesuatu yang tidak nyaman untuk diakui: niat baik sering kalah oleh ketegasan, dan kelicikan justru bertahan lebih lama daripada kesalehan. Bahkan lebih jauh, Machiavelli menyadari betapa banyak kekuasaan dipelihara di atas keculasan—kebohongan yang dipoles dengan citra keluguan, kesederhanaan, dan bahasa moral yang menenangkan. Yang tampak bersih di permukaan sering kali menyembunyikan perhitungan dingin di balik layar. Il Principe lahir bukan sebagai pembela kekejaman, melainkan sebagai upaya jujur membaca hukum besi politik—relasi dan realitas kekuasaan apa adanya, bukan pedoman normatif tentang keculasan dan kebohongan.

Pertanyaan Machiavelli bukanlah soal apakah seorang pemimpin harus dicintai atau ditakuti. Dalam kondisi normal, cinta memang indah. Tetapi dalam situasi kacau, cinta rakyat dapat menguap dalam semalam. Ketakutan yang terkendali—bukan teror buta—justru menciptakan stabilitas. Ini bukan soal baik atau buruk, melainkan soal efektivitas dalam menjaga kekuasaan dan ketertiban.

Nasib, atau fortuna, bagi Machiavelli adalah seperti sungai liar: tenang hari ini, banjir esok hari. Orang lemah menyalahkan nasib. Pemimpin sejati membangun bendungan. Mereka bersiap, bertindak tegas, membaca momentum, dan berani mengambil risiko. Keberuntungan, kata Machiavelli, hanya berpihak pada mereka yang bergerak lebih dulu.

Soal kekuasaan, Machiavelli berbicara tanpa basa-basi. Kekuasaan yang direbut setengah hati akan hilang dengan cara yang sama. Musuh lama tidak pernah lupa, dan ancaman yang dibiarkan hidup akan kembali dengan dendam yang lebih matang. Dalam pandangannya yang dingin, belas kasihan yang naif sering kali menjadi jalan tercepat menuju kehancuran.

Di Indonesia, pola yang sama tidak sepenuhnya asing. Ia hadir dengan wajah yang lebih sopan, tutur kata yang lebih bersahabat, dan gestur yang tampak merakyat. Namun esensinya kerap tak jauh berbeda: kekuasaan tetap dipelihara melalui pengelolaan citra, permainan persepsi, dan narasi kesederhanaan yang menenangkan publik, sementara keputusan-keputusan strategis dijalankan dengan logika kekuasaan yang keras. Bentuknya boleh lebih halus, tetapi substansinya tetap sama.

Masalahnya, kesalahan memahami Machiavelli—dan realisme politik secara umum—sering berujung pada kesimpulan dangkal bahwa politik itu pada dasarnya kotor. Padahal yang kotor bukanlah politiknya, melainkan praktik kekuasaan yang dijalankan tanpa etika dan tanpa kontrol. Ketika Il Principe dibaca sebagai pembenaran keculasan, bukan sebagai cermin realitas, politik lalu dipersepsikan sebagai ruang yang mustahil disentuh oleh nilai dan moral.

Karena itulah Il Principe kerap disalahpahami sebagai kitab kejahatan. Padahal ia lebih tepat dibaca sebagai manual realisme—tanpa ilusi, tanpa romantisme. Machiavelli tidak sedang mengajari orang menjadi licik, melainkan mengajak pembaca memahami struktur kekuasaan dan relasinya dengan manusia apa adanya. Dalam arena semacam itu, niat baik tanpa kekuatan bukanlah kebajikan, melainkan kerentanan.

Relevansinya hari ini nyaris tak terbantahkan. Dunia politik, bisnis, karier, bahkan persaingan digital, masih digerakkan oleh persepsi, pengaruh, dan strategi. Aturan mainnya tidak banyak berubah—hanya kostumnya yang berganti.

Karena itu, jangan semata-mata menyalahkan politisi yang berbohong, tetapi bertanyalah lebih jujur: mengapa rakyat begitu mudah dibohongi? Di sinilah tugas intelektual menjadi krusial—bukan sekadar mengkritik, tetapi mengadvokasi. Yakni, mengasah seni meyakinkan publik agar tidak mudah terperdaya, membangun nalar kritis, dan memperluas kesadaran politik. Dengan cara itulah, gaya dan tawaran para politisi pun dipaksa menjadi lebih cerdas, lebih substansial, dan lebih bertanggung jawab.

Memahami Machiavelli bukan berarti menanggalkan moral, tetapi menanggalkan kepolosan. Bukan untuk meniru keculasan, melainkan agar kita mampu membaca realitas dengan jernih—dan justru membuka ruang bagi politik yang lebih sadar, dewasa, dan manusiawi.

Silaturahmi Kolaborasi Sinergi Harmoni