Jakarta, Satuju.com – Politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah yang memutus kepesertaan BPJS Kesehatan terhadap sekitar 11 juta masyarakat tanpa pemberitahuan. Ia menilai kebijakan tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan keputusan politik yang mencerminkan cara negara memandang rakyatnya.

Melalui akun Instagram pribadinya, @adian_napitupulu, Adian menyebut bahwa rakyat kini tidak lagi diposisikan sebagai subjek pemilik hak yang wajib dipenuhi negara, melainkan sekadar angka yang bisa dihapus demi menyeimbangkan neraca anggaran.

“Pemutusan BPJS Kesehatan tanpa pemberitahuan adalah cermin bagaimana negara memperlakukan warganya. Kesehatan dan pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar, justru dikelola ala kadar,” tulis Adian dalam unggahannya.

Ia juga menyoroti pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan yang dilakukan dengan dalih efisiensi. Menurutnya, kebijakan tersebut berbanding terbalik dengan perlakuan terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya diperlakukan layaknya “berhala politik”.

“Program MBG dianggap tak boleh disentuh, tak boleh dikritik, dan menghentikannya seolah menjadi dosa politik. Padahal program itu telah berubah menjadi too big to fail secara politik, bukan karena efektivitasnya teruji, tetapi karena menopang legitimasi kekuasaan,” tegasnya.

Adian bahkan membandingkan kondisi Indonesia—yang ia sebut sebagai “Konoha”—dengan sejumlah negara yang pernah mengalami krisis dan kolaps secara fiskal. Ia mencontohkan Yunani pra-2010 yang mulai memangkas layanan sosial sebelum krisis, Argentina yang berulang kali memotong subsidi kesehatan sambil mempertahankan program populis, serta Brasil yang memangkas anggaran pendidikan dan kesehatan namun tetap menjaga bantuan sosial yang bersifat simbolik dan politis.

Menurut Adian, ketika negara mulai memangkas hak-hak dasar rakyat secara diam-diam tanpa pemberitahuan untuk menghindari gejolak publik, hal tersebut merupakan tanda negara tengah mengalami fiscal stress syndrome atau tekanan fiskal serius.

“Gejalanya jelas: hak dasar dipersempit, layanan universal dikurangi, anggaran jangka panjang dipangkas, sementara program simbolik dipertahankan mati-matian,” ujarnya.

Ia memperingatkan, jika pola kebijakan seperti ini terus berlanjut, maka Indonesia berisiko berjalan di jalur yang sama dengan negara-negara yang lebih dulu mengalami kolaps ekonomi dan sosial.